Home » Peristiwa » Nasional

Negara Belum Maksimalkan Pengembalian Aset Korupsi

print this page Minggu, 14/1/2018 | 18:39

Diskusi 'Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia. FOTO: RILIS.ID/Tari Oktaviani

RILIS.ID, Jakarta— Direktur Pelaksana Kemitraan, Ahmad Qisa'i, mengungkapkan negara belum sepenuhnya memaksimalkan dalam upaya pengembalian aset korupsi.

"Pemerintah belum sepenuhnya menjadikan pemulihan aset tindak pidana sebagai sebuah kebijakan yang menyeluruh," paparnya dalam diskusi 'Tantangan Efektivitas Upaya Pemulihan Aset Tindak Pidana di Indonesia', di Jakarta, Minggu (14/1/2018).

Mengacu pada laporan penelitian Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi Universitas Gajah Mada saja, Ahmad Risai menyebut sepanjang tahun 2001 hingga 2015 baru Rp21,26 triliun atau 11 persen dari total nilai kerugian negara sebesar Rp203,9 triliun yang berhasil dikembalikan ke kas negara.

"Masih ada sekitar Rp182, 64 triliun yang belum dipulihkan," katanya.

Kemitraan bagi pembaruan tata pemerintah di Indonesia yang bekerjasama dengan Internasional Development Law Organization (IDLO), menemukan sedikitnya ada 12 kasus yang asetnya belum bisa dikembalikan kepada negara. 

Adapun kasus tersebut dikarenakan asetnya berada di luar negeri, di antaranya pada tahun 2005, kasus korupsi bank Mandiri oleh ECW Neloe dimana nilai asetnya mencapai USD 5,2 juta di Swiss.

Di tahun 2009 ada tiga kasus yakni kasus penggelapan dana bank Global oleh Irawan Salim dimana nilai asetnya mencapai USD 9,9 juta di Swiss, kasus korupsi dana BLBI untuk bank Surya oleh Adrian Kiki yang nilai asetnya mencapai Rp1,5 triliun dan kasus BLBI oleh Hendra Rahardja yang nilai asetnya USD 9,3 juta di Hongkong.

Lalu tahun 2006 ada kasus pembobolan bank BNI dengan pengajuan 41 L/C fiktif oleh Adrian Waworontu dan Maria Pauline Lumowa dengan nilai aset Rp1,7 triliun di Amerika.

Di tahun 2010 kasus korupsi Yayasan Supersemar oleh Soeharto dengan nilai aset Rp4,4 triliun dan kasus anaknya Tommy Soeharto terkait pembekuan milik Garnet Investment Limited di Guernsey yang mencapai 36 juta Euro.

Belum lagi kasus korupsi dana BLBI bank Century yang dilakukan oleh Hesham Al Warraq dan Rafat Ali Rifai dimana nilai aset mencapai USD 156 juta dan Rp86 miliar. 

Serta kasus yang menimpa Robert Tantular pada tahun 2013 dan 2015 yang nilai asetnya mencapai USD 177,6 juta di tiga negara yaitu New Jersey, Swiss dan Hongkong.

Menurut Qisai, belum diambilnya aset-aset tersebut dikarenakan banyak hal, seperti paradigma penegak hukum yang belum seragam, koordinasi antar lembaga yang belum efektif, kapasitas SDM penegak hukum yang masih terbatas dan partisipasi publik yang terbilang kurang.

"Bentuk dari partisipasi publik dalam penegakan hukum adalah dengan melakukan aktivisme bersama melalui kanal demokrasi yang dijamin oleh hukum. Salah satu titik bagi suksesnya penyelesaian sebuah kasus kejahatan berskala besar dan pemulihan asetnya tergantung bagaimana publik memberi perhatian," tutupnya.

Penulis Tari Oktaviani
Editor Kurniati

Tags:

Aset KorupsiKoruptorKorupsiKoalisi Kemitraan Pembangunan