logo rilis

Nasir Djamil: Sukmawati, Berpotensi seperti Ahok
Kontributor
Nailin In Saroh
04 April 2018, 13:27 WIB
Nasir Djamil: Sukmawati, Berpotensi seperti Ahok
Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menilai, kontroversi puisi Sukmawati Soekarnoputri yang membandingkan konde dengan cadar dan kidung dengan suara azan berpotensi menimbulkan kegaduhan. Seperti, kasus penistaan agama yang menimpa bekas Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama alias (Ahok).
 
"Tidak boleh ada warga negara Indonesia yang menghina simbol-simbol suatu agama. Karena itu puisi Sukmawati patut dinilai telah menimbulkan kecurigaan dan berpotensi seperti Ahok jilid dua," ujar Nasir di Jakarta, Rabu (4/4/2018).
 
Menurutnya, muatan puisi yang dibacakan Sukmawati itu telah mendiskriditkan dan menghina nilai-nilai Pancasila. Terutama sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa. 

Sila tersebut, kata dia, adalah bukti Indonesia merupakan negara yang mengakui dan menghormati nilai-nilai Ketuhanan bagi setiap pemeluknya, tanpa terkecuali. 
 
Karenanya, politisi PKS ini mengingatkan Sukmawati untuk menyadari posisinya sebagai putri Proklamator RI Soekarno, yang juga adalah simbol pemersatu Indonesia. 
 
"Sukma itu seolah-olah lupa bahwa dirinya adalah putri Bung Karno. Ayahnya justru tidak pernah anti dengan syariat Islam, bahkan sangat menghormati," tukasnya.
 
Legislator asal Aceh itu membeberkan, puisi Sukmawati menggambarkan ketidakpahamannya terhadap nilai-nilai ketuhanan dan kebebasan dalam meyakini keyakinan agama tertentu, terutama agama Islam.
 
"Apa maunya Sukma itu sampai dia merendahkan cadar dan suara azan? Sangat tidak patut dan mirip seperti orang yang membakar rumput kering," tuturnya.
 
Menyinggung laporan ke Polisi terkait muatan puisi yang dibacakan oleh Sukmawati, Nasir memandang pelaporan tersebut sesuatu yang lumrah. Sebab tindakan main hakim sendiri bukanlah cara penyelesaian yang baik. "Ya, sebagai negara hukum, maka penyelesaian melalui hukum itu harus dilakukan," katanya.
 
Nasir pun meyakini, aparat penegak hukum akan objektif dan bertanggungjawab. Begitupun jika Sukmawati meminta maaf atas kekeliruannya maka itu lebih baik dan mungkin saja kasus ini selesai dan tidak menjadi komoditas politik bagi kelompok tertentu.
 
"Bangsa indonesia, terutama umat Islam itu lebih mementingkan persatuan. Karenanya saya menyarankan kepada Bu Sukma agar meminta maaf secara tulus dan jangan lagi berargumentasi yang menyulut keributan," tandas Nasir.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)