Mohammad Nasih

Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ, Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE.

Nasionalisme Religius

Rabu, 15/11/2017 | 13:45

KARAKTER nasionalisme pada awal kelahirannya adalah sekuler. Sebab, di antara latar belakang kelahirannya adalah “perlawanan” kaum ilmuan terhadap konsepsi religio integralisme catholic yang saat itu merupakan pandangan politik resmi gereja. Perlawanan tersebut disulut oleh sikap gereja yang saat itu tidak ramah kepada para ilmuan yang menemukan berbagai temuan baru, dengan alasan tidak sesuai dengan doktrin gereja. Otoritas gereja, karena sekaligus juga pemilik otoritas politik (baca: kekuasaan), bisa menjatuhkan vonis dan juga melakukan eksekusi. Galileo Galilei (1564-1642) merupakan salah satu korban dari konsepsi integralistik antara agama dengan negara di Eropa.

Kalangan ilmuan berpandangan bahwa jika penyatuan antara otoritas agama dengan negara dibiarkan, maka akan menjadi penghambat perkembangan ilmu pengetahuan. Pemikiran inilah yang kemudian melahirkan gagasan tentang perlunya pemisahan antara keduanya. Negara yang sebelumnya didasarkan kepada agama (baca: Katholik), kemudian didasarkan kepada bangsa. Paham baru inilah yang disebut dengan nasionalisme, yang mendapatkan momentum setelah terjadi Perjanjian Westpalia (1648). Dengan pemisahan itu, negara-negara di Eropa mengalami kemajuan, terutama dalam konteks ilmu pengetahuan dan teknologi. 

Nasionalisme kemudian digunakan di berbagai negara, karena ingin mendapatkan kemajuan yang sama, termasuk di negara yang mayoritas penduduknya Islam, di antaranya Turki setelah khilafah secara tegas dihapuskan oleh Mustafa Kamal Attaturk (1924). Bahkan di Turki,  sampai kemenangan besar kedua AKP, karakter sekular nasionalismenya sangat ekstrem, sampai tidak mengizinkan visibilitas agama di ruang publik. 

Pemisahan antara agama dengan politik, terutama yang ekstrem, menyebabkan masalah baru. Sebab, agama tidak bisa diimplementasikan secara optimal tanpa kekuasaan politik. Di dalam agama, terdapat ajaran-ajaran yang tidak hanya bersifat privat, tetapi juga bersifat publik. Bahkan terdapat pula ajaran-ajaran agama yang sesungguhnya bersifat privat, tetapi sangat membutuhkan peran negara, seperti pernikahan, bahkan haji. Karena itu, agama membutuhkan sarana bernama negara agar seluruh ajarannya bisa dijalankan secara optimal. 

Karena kesadaran terhadap perlunya agama dalam pembangunan negara, para pendiri negara Indonesia mengkonstruksi Indonesia sebagai negara-bangsa yang religius dengan dasar falsafah Pancasila yang di dalamnya terdapat sila “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Indonesia tidak didasarkan kepada salah satu agama, bahkan walaupun agama tersebut dianut oleh mayoritas penduduknya sekalipun. Pancasila menjadi “titik temu” berbagai agama yang dengan itu seluruh penganut agama bisa mengupayakan agar ajaran-ajaran substansial agama yang mereka anut bisa ditransformasikan ke dalam produk-produk kebijakan politik kenegaraan. Walaupun negara tidak didasarkan kepada salah satu agama tertentu, tetapi agama-agama yang diakui secara resmi oleh negara diharapkan memberikan nilai-nilainya untuk pembangunan negara. Karena itu, seluruh ajaran agama bisa ditransformasikan ke dalam kebijakan politik kenegaraan dengan jalan terlebih dahulu mengobjektivikasinya, sehingga bisa diterima oleh seluruh warga negara, karena semua warga negara, secara objektif, merasa memerlukannya.

Konsepsi ini menunjukkan bahwa para pendiri negara Indonesia sesungguhnya merupakan orang-orang yang sangat cerdas, inovatif, dan bervisi jauh ke depan. Cerdas dan inovatif karena mereka tidak hanya mengikuti begitu saja konsepsi-konsepsi yang lahir dan diterapkan di negara-negara lain, walaupun negara-negara itu dianggap lebih maju sekalipun. Para pendiri negara Indonesia mampu melihat perbedaan-perbedaan yang ada di wilayah Nusantara, sehingga mampu menangkap pemahaman bahwa Indonesia tidak mungkin didesain sebagaimana negara-negara yang menerapkan nasionalisme dengan watak aslinya yang sekuler. Bervisi jauh ke depan, karena mereka telah melihat bahwa di masa selanjutnya, tidak akan ada negara yang berisi satu entitas SARA saja. Karena itu, desain untuk mewadahi semuanya harus dipersiapkan. 

Kualitas para pendiri negara itulah yang perlu dimiliki oleh para penyelenggara negara saat ini, agar terbebas dari tindakan peniruan membabi buta kepada sistem yang diterapkan oleh negara yang dianggap lebih maju dengan anggapan bisa memperoleh kemajuan yang sama. Mereka harus melanjutkan para pendiri negara ini yang selalu mempertimbangkan kondisi sosial budaya masyarakat Indonesia dengan segenap lingkungan yang melingkupinya yang sangat berbeda dibandingkan negara-negara lain. Untuk itu, tentu diperlukan para penyelenggara yang bukan medioker. Negara-bangsa yang besar ini, akan mengalami masalah besar apabila dikelola oleh para medioker. Sebaliknya, dengan SDA yang melimpah, dengan jumlah penduduk yang besar, akan memperoleh kemajuan yang gilang gemilang, dengan keunikan yang tidak dimiliki oleh negara-negara lain di seluruh penjuru bumi ini, apabila dikelola oleh para penyelenggara negara yang cerdas dan mampu menangkap segenap potensi besarnya. Kemajuan suatu negara, tidak bisa diukur hanya dengan gedung-gedung yang menjulang tinggi, juga berbagai teknologi baru, tetapi yang lebih penting sesungguhnya adalah nilai-nilai yang dianut. Dan nilai-nilai tertinggi itu ada dalam agama, terutama agama yang terjaga orisinalitas ajarannya karena jaminan Tuhan. Itulah yang akan menjadi sumber spirit yang akan terus mendorong negara mengalami kemajuan yang hakiki, bukan kemajuan semu. Kemajuan hakiki tersebut sering digambarkan dalam ungkapan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur (negara yang baik dan Tuhan Yang Maha Pengampun).  Wallahu a’lam bi al-shawab.