Arif Budiman

Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan

Nasionalisme 16 Oktober

Sabtu, 28/10/2017 | 21:44

TAHAN dulu, Kawanku! Jangan terburu nafsu. Matikan dulu sumbu bapermu. Simpan tawa dan caci-maki di saku celanamu. Tulisan ini bukan tentang Ibu Kota, melainkan arsip kebangsaan kita. Santai saja. 

Nikmati kopi hitam di hadapanmu itu. Hasil panen petani kita. Dalam setiap teguknya, mengalir asa masa depan anak-cucu kita. Jika sudah, mari buka lembaran arsipnya. Demi Indonesia. 

Lebih dari satu abad, tepatnya 112 tahun yang lalu, saat chauvinisme lekat dalam interaksi anak bangsa, Sudarno Nadi, yang berganti nama menjadi Wirjowikoro dan dikenal sebagai Haji Samanhudi, menggagas sebuah perkumpulan yang kemudian dikenal sebagai Sarekat Islam (SI).

Mulanya, perkumpulan ini hanya ingin keadilan dalam kegiatan ekonomi saja. Mereka resah. Semakin banyak pedagang asing dari Timur yang memperoleh posisi kunci dalam ekonomi Indonesia. Sementara para pedagang pribumi semakin tidak mendapatkan tempat. Namun, keresahan itu kemudian berubah menjadi gerakan perlawanan terhadap pemerintah (Belanda), sebab pemerintah memberikan kekuasaan dan prioritas kepada pedagang asing dari Timur dalam hal perdagangan dan impor bahan-bahan kimia yang penting untuk industri batik ketika itu.

Sarekat Islam melawan. Pemerintah kolonial khawatir. Ideologi SI yang bersifat lintas wilayah dan suku menjadi ancaman. Fromberg (1919) bahkan menyatakan bahwa Islam pada masa itu menjadi elemen pengikat dan simbol dari nasionalitas. Islam menjadi benang rajut yang mempertemukan nasionalisme Jawa Budi Utomo, nasionalisme Sunda Paguyuban Pasundan, nasionalisme Kaum Betawi, dan nasionalisme Sumatera yang melekat dalam Serikat Sumatera.

Tentu saja, ini menjadi kabar buruk bagi Belanda yang tak menghendaki munculnya tentangan. Segala cara dilakukan untuk melemahkan perlawanan. Bouman (1949) mencatat, seorang penasihat Pemerintah Belanda untuk urusan pribumi bernama Hazeu pernah menyarankan agar sentimen kesukubangsaan masyarakat Indonesia terus “dipelihara”, setelah ia menyaksikan fakta yang mengemuka di kongres pertama Jong Sumatranen Bond tahun 1919 yang menunjukkan bahwa Suku Minangkabau merasa “jauh lebih tinggi” daripada Suku Tapanuli. Begitu pula sebaliknya. Pilihan strateginya adalah divide et impera.

Tak ketinggalan, Snouck Hurgronje juga turut memberikan masukan, yaitu agar pemerintah Belanda melakukan: pertama, dalam hal yang terkait ibadah religius murni, pemerintah dengan seluruh ketulusan harus memberikan kebebasan; kedua, dalam masalah sosial, pemerintah harus menghargai institusi-institusi yang sudah ada seraya membuka kesempatan bagi mereka untuk berevolusi “sebagaimana diharapkan” sesuai dengan tujuan “pemerintah kolonial”, dan harus berupaya mempromosikan evolusi ini; dan ketiga, dalam hal politik, pemerintah harus memberangus semua gagasan Pan-Islamisme yang bertujuan mengundang kekuatan-kekuatan asing untuk memengaruhi hubungan antara Pemerintah Belanda dengan penduduk yang dijajahnya di dunia timur (Djaelani, 2017).

Kesadaran ekonomi dan politik SI bangkit saat ketidakadilan terasa di mana-mana. Rumus umum. Keniscayaan dalam gerak sejarah. Bisa terjadi kapan dan di mana saja. Dalam notulasi sejarah bangsa kita, kesadaran itu menemukan momentumnya kala Haji Samanhudi bersama rekan-rekan sesama pedagangnya mendirikan Sarekat Islam di Solo pada 16 Oktober 1905. 

Sekarang silakan minum lagi kopi hitamnya, Kawan. Hasil panen petani kita. Dalam setiap teguknya, mengalir asa masa depan anak-cucu kita.