logo rilis
Naikkan Indeks Persepsi Korupsi, Presiden Segera Terbitkan Perpres
Kontributor
Tari Oktaviani
27 Mei 2018, 10:00 WIB
Naikkan Indeks Persepsi Korupsi, Presiden Segera Terbitkan Perpres
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode M Suarief mengatakan, Presiden Joko Widodo tengah berencana menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Menurutnya, Perpres ini sengaja dibuat untuk menaikan skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang belakangan berjalan stagnan.

Laode berharap agar dengan adanya perpres nanti maka IPK Indonesia bisa naik menyusul negara terkembang lainnya. Ini mengingat dari 2016 hingga 2017 kemarin, IPK Indonesia masih di angka 37.

"Fokusnya kita sesuaikan, kan sebenarnya salah satu cita-cita kita itu untuk meningkatkan skor Indeks Persepsi Korupsi kita yang sekarang itu 37, diharapkan dengan adanya Perpres ini, kita bisa menembus supaya tahun depan InsyaAllah bisa naik dua digit, syukur-syukur kalau tiga digit," kata Laode, Jakarta, Minggu (27/5/2018).

Adapun perpres ini telah digodok sejumlah instansi seperti KPK, Kantor Staf Presiden (KSP), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kempan RB). 

Sementara itu, Deputi Pencegahan KPK Pahala Nainggolan mengatakan, Perpres ini merupakan revisi dari Perpres nomor 55 tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi. Namun, yang membedakan dengan Perpres 55/2012, KPK ikut aktif secara formal di kegiatan.

"Sejak 2017 KSP, Bappenas, KPK, Kemdagri dan Menpan merancang bagaimana strategi nasional yang baru. Di situ ditetapkan bahwa strukturnya ada tim nasional, ini mirip-mirip panitia atau dewan pengarah. Isinya Mendagri, ketua KPK, Kepala KSP, Menpan dan Menteri Bappenas. Itu pengarah yang menentukan arah kegiatan. Dan di bawahnya ada sekretariat nasional, ini yang operasional. Operasional itu ditetapkan ada di KPK, di kedeputian pencegahan," kata Pahala.

Perpres ini menurut Pahala akan mengatur tiga hal yaitu keuangan negara seperti penerimaan negara seperti pajak, bea cukai, penerimaan negara bukan pajak (PNBP). Lalu ada pula tentang perizinan serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi.

Editor: Elvi R


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)