Home » Inspirasi » Wawancara

Mustolih Siradj: Kebijakan Arab Saudi Berdampak pada Umrah dan Haji

print this page Kamis, 4/1/2018 | 14:26

ILUSTRASI: Hafiz

PEMERINTAH Arab Saudi baru saja menerapkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 5,0 persen terhitung mulai 1 Januari 2018 lalu. Kebijakan ini dikeluarkan lantaran pemerintah “Dua Kota Suci” tersebut sedang menekan defisit anggaran akibat melemahnya harga minyak dunia. Tak ayal, harga perjalanan ibadah haji dan umrah pun akan naik di tahun 2018 ini. 

Ketua Komnas Haji dan Umrah Mustolih Siradj mengatakan, kebijakan ini lumrah saja, sebab kondisi perekonomian global sedang naik turun. Hal demikian ini juga terjadi di Tanah Air, belakangan Pemerintah Indonesia juga menggenjot pendapatan negara melalui perpajakan. 

Kendati demikian, pemerintah sebagai regulator tidak boleh tinggal diam menyikapi persoalan ini. Begitu juga dengan agen perjalanan haji dan umrah sebagai penyelenggara harus jeli menentukan kebijakannya. Tidak kemudian karena kebijakan ini, secara tiba-tiba ongkos perjalana kedua ibadah ini melambung tinggi. 

Untuk mengulas persoalan ini, wartawan rilis.id Taufiq Saifuddin mewawancarai Mustolih Siradj langsung lewat sambungan telefon dari Madinah, Arab Saudi, Kamis (4/1/2017).

Bagaimana Anda menyikapi kebijakan baru saja dikeluarkan Pemerintah Arab Saudi karena pasti berpengaruh kepada Indonesia? 

Jadi memang, nampaknya tidak jauh berbeda dengan yang terjadi di Tanah Air, dalam arti situasi perekonomian itu secara global memang sedang naik turun. Seperti halnya di Indonesia sekarang, belakangan pemerintah kita melalui Kementerian Keuangan sedang menggenjot pendapatan negara dari sektor perpajakan. 

Nah, demikian pula di negara Arab Saudi yang memberlakukan PPN 5,0 persen untuk haji dan umrah. Sangat Nampak dalam satu dekade belakangan khususnya, mereka tidak bisa lagi mengandalkan tulang punggung perekonomian dari minyak. Pasalnya, harga minyak saat ini bahkan menyentuh level yang terendah dalam sejarah. 

Artinya kebijakan PPN 5,0 persen ini imbasnya langsung membebani masyarakat Indonesia?

Ya, karena harga minyak tidak bisa diandalkan, makanya Pemerintah Kerajaan Arab Saudi akhirnya mencari sektor lain, itulah PPN kalau dalam bahasa kita. Jadi transaksi komersial sekarang (untuk ongkos haji dan umrah) di dibebankan pada pajak sebesar 5,0 persen itu. Ini gejalanya sudah nampak waktu ada kebijakan pemerintah Arab Saudi memberlakukan tarif umrah progresif. 

Ini menjadi penting difahami, artinya apa, tentu kebijakan di Arab Saudi seperti ini secara langsung dan tak terhindari adalah sesuatu yang given. Maksudnya, sudah pasti akan dirasakan oleh bangsa Indonesia, khususnya dalam perjalanan haji dan umrah. 

Maka dari itu, jangan ini difahami seolah-olah hanya diberlakukan untuk jamaah Indonesia saja. Tetapi kebijakan ini akan berlaku kepada seluruh warga negara di luar Arab Saudi, artinya jamaah dari negara manapun akan dikenakan PPN 5,0 persen dalam perjalanan haji dan umrah. 

Sudah dapat dipastikan seberapa besar nominal kenaikan perjalanan haji dan umrah untuk tahun ini? 

Saya kira nominal harganya nanti akan berdampak langsung kepada penyelenggaran umrah, karena ibadah haji kan masih lama. Nah, nanti yang akan berhitung atas kebijakan ini adalah penyelenggara umrah, seperti agen atau travel perjalanan haji dan umrah. Saya tidak tahu besarannya seperti apa, atau berapa kisaran harganya. Tapi yang pasti ini akan berdampak terhadap biaya umrah, karena hampir 80 persen item-item penyelenggaraan umrah itu dilaksanakan dan dikeluarkan di negara Arab Saudi. 

Bisa dicontohkan item-itemnya apa saja?

Misalkan, tiket pesawat, hotel, katering, kemudian dari barang-barang pun sebentar lagi akan naik karena beban pajak itu. Beban perpajakan itu yang menanggung bukannya pengusaha tetapi dihitung sekian persen kenaikannya lalu rasionya sekian besar, baru setelah itu dibebankan kepada konsumen. 

Terus, langkah apa yang sebaiknya diambil untuk mengantisipasi hal ini agar jamaah haji dan umrah di Tanah Air tidak menanggung beban dampak kebijakan negara lain? 

Saya sih berharap begini sebetulnya, jangan karena hanya karena alasan kebijakan Arab Saudi semacam ini, jamaah dibebani lebih berat lagi. Artinya begini, toh ada beberapa item perjalanan haji maupun umrah yang saya kira tidak ada sangkut pautnya dengan kenaikan ini. Meskipun ini menjadi satu rangkaian dari haji dan umrah itu sendiri. 

Contohnya, yang bisa diadakan di Indonesia tidak usah dinaikkan, seperti manasik haji ataupun umrah. Manasik ini kan ada biayanya, tapi jangan karena alasan kebijakan ini manasik juga ikut dinaikkan. Karena ini kan tidak ada kaitannya dengan Arab Saudi, wong dilaksanakan di Indonesia. 

Terus seperti biaya suntik meningitis misalnya, karena ini pasti orang yang mau berangkat haji dan umrah pasti akan disuntik, terutama yang baru. Sekarang itu tarifnya itu Rp320 ribu, ini jangan dinaikkan lagi. Kalau dinaikkan, artinya pemerintah tidak ramah terhadap jamaah sebagai konsumen. 

Artinya sudah dipastikan biaya haji dan umrah akan naik di 2018, lalu seperti apa peran swasta sebagai penyedia jasa umrah atau pun haji sebaiknya dalam menyukseskan 

Jadi saya kira peran yang harus dilakukan adalah sinergi antara pemerintah dan penyelenggara haji ataupun umrah. Penyelenggaa umrah khususnya kan murni suasta. Tapi Kementerian Agama sebagai regulator harus saling bergandengan. Apalagi sebetulnya ini bisa menjadi momen kesatupaduan pemerintah dengan pihak swasta. 

Kita semua mafhum, setelah terkuaknya kasus First Travel yang menggunakan harga super murah tapi menyengsarakan jamaah umrah. Setelah itu kan pemerintah ingin menetapkan harga minimal. Artinya, nanti akan ada standar pelayanan minimal. Bersamaan dengan itu--karena ini sedang berproses di negara kita--saya kira, lepas dari nanti kenaikan angkanya berapa, ini momentum untuk melihat umrah ini secara menyeluruh. 

Kalau dari pihak Kementerian Agama sendiri apa yang harus dilakukan?

Ya, ini kan tidak bisa parsial. Jadi kewajiban Kementerian Agama berkaitan dengan isu kenaikan ini ada dua. Pertama, memberikan perlindungan kepada jamaah umrah sebagai konsumen. Yang kedua, juga memberikan perlindungan terhadap pelaku bisnis umrah itu sendiri. Jadi tidak boleh ada saling memberatkan atas dua pilar ini, pilar konsumen dan pilar penyelenggara. Kan sektor pengusaha juga tidak mau rugi. 

Maka disinilah peran Kementerian Agama sebagai regulator. Untuk masalah haji pun demikian, jangan kemudian mentang-mentang ada kenaikan pajak seperti ini, ujuk-ujuk Kementerian Agama menaikkan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH), ini saya kira tidak fair

Dulu kan janjinya Kementerian Agama dan Badan Pemeriksa Keuangan Haji (BPKH) itu meyakinkan bilang bahwa, nanti ketika BPKH dibentuk lembaganya, akan secara khusus mengelola keuangan haji. Itu diharapkan dapat memberikan aspek manfaat atas dana yang dianggap nganggur (dana abadi, red) ini. Nah, saya kira tantangannya kita hari ini di sini, betulkah apa yang dahulu sesumbarnya Kementerian Agama dan BPKH itu akan terjadi. 

Jangan-jangan BPKH juga belum jalan, pelayanannya juga masih belum optimal, kemudian dengan landasan bahwa Arab Saudi menaikkan PPN 5,0 persen ini nanti dijadikan dalih untuk menaikkan BPIH. Saya kira ini tidak fair dan kami akan menolak itu. 

Kira-kira solusi apa yang tepat untuk seluruh elemen baik pemerintah, swasta maupun jamaah agar bisa sama-sama menghadapi kenaikan biaya haji dan umrah ini? 

Pertama, saya ingin ulas soal umrah perlu dulu. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi secara menyeluruh kepada masyarakat. Yang juga tidak kalah pentingnya adalah agen atau travel sebagai penyelenggara. Mereka harus melakukan inovasi betul-betul. 

Karena apa, kalau misalnya penyelenggara ini menaikkan secara drastis, tentu saja akan menyusahkan konsumen. Calon jamaah kan pasti akan mencari harga yang rasional dan relatif murah. Ini memang plus minus-nya ada. Jadi memang perlu pemerintah memberikan sosialisasi terhadap kebijakan ini, meskipun ini kebijakan negara orang. 

Kalau kita mengacu pada data jamaah umrah di tahun 2016, totalnya mencapai 900 ribu orang. Bayangkan 900 ribu kalau dikali katakanlah rata-rata Rp25 juta, hasilnya tentu triliunan. Saya kira ini tidak mudah, tapi harus ada sosialisasi yang harus dilakukan oleh regulator dan penyelenggara umrah.
 
Terkait masalah haji pun demikian. Saya kira untuk masalah ini peran DPR sangat perlu. Karena kalau harga sudah dinaikkan, misalnya BPIH naik, itu turunnya susah. Jadi saya kira komponen-komponen yang tidak efisien baik yang bersifat biaya langsung maupun tidak langsung meski harus dihitung ulang. Karena mau tidak mau ada kenaikan harga di tahun 2018 ini. 

Sekali lagi janganlah jamaah dikorbankan atas dampak dari kebijakan ini.

Penulis Taufiq Saifuddin
Editor Yayat R Cipasang

Tags:

arab saudi ppn umrah haji wawancara Mustolih Siradj