logo rilis
Muncul Laporan Anggota Polisi Tak Netral di Pilkada, Ini Kata IPW
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
24 Juni 2018, 17:35 WIB
Muncul Laporan Anggota Polisi Tak Netral di Pilkada, Ini Kata IPW
ILUSTRASI: RILIS.ID/Dendi Supratman

RILIS.ID, Jakarta— Indonesia Police Watch (IPW) menyoroti munculnya sejumlah laporan ketidaknetralan anggota kepolisian menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak 2018. Untuk itu, kata Ketua Presidium IPW, Neta S Pane, pihaknya meminta Kapolri Jenderal Tito Karnavian agar menegaskan netralitas Korps Bhayangkara tersebut. 

"Tito Karnavian sepertinya perlu menegaskan kembali sikap Polri yang independen pada Pilkada 2018," ujarnya melalui keterangan tertulisnya di Jakarta, Minggu (24/6/2018).

Neta mengatakan, meski sudah ada pejabat kepolisian yang dicopot dari jabatannya akibat mengampanyekan pasangan calon tertentu, aksi ketidaknetralan polisi masih saja terjadi. Sejumlah kasus Ketidaknetralan oknum polisi menurutnya, juga telah menjadi catatan IPW. 

Pada 22 Juni 2018, tuturnya, warga Tapanuli Utara melakukan aksi demo ke DPRD dan ke Polres. Massa menuntut Kapolres segera mengundurkan diri karena dinilai tidak konsisten dan tidak mampu menjaga netralitas kepolisian pada Pilkada 2018 di daerahnya. Apalagi, ada oknum anggota DPR ikut-ikutan memengaruhi ketidaknetralan tersebut.

Akibat ketidaknetralan polisi itu, lanjut dia, warga Tapanuli Utara khawatir terjadi konflik di daerahnya. Karena, warga berharap Pilkada 2018 bisa berjalan lancar dan aman tanpa keberpihakan oknum kepolisian pada pasangan calon tertentu.

"Warga justru berharap polisi mumpuni dalam menjaga demokratisasi di daerah itu. Melihat situasi ini, Mabes Polri lewat Satgas Nusantara perlu segera turun ke Tapanuli Utara agar tidak terjadi konflik di daerah itu," ujar Neta.

Tidak hanya di Tapanuli Utara, imbuh Neta, di Kepulauan Riau (Kepri) juga muncul masalah, yaitu pertemuan Wakapolda Kepri Brigjen Pol Yan Fitri dengan Ketua DPD PDIP dan tim sukses pasangan calon tertentu di Tanjungpinang.

"Memunculkan berbagai spekulasi tentang ketidaknetralan polisi pada Pilkada 2018. Untuk itu, Wakapolda perlu menjelaskan pertemuan itu secara transparan agar pilkada di daerah ini berjalan aman tanpa konflik," imbuhnya.

Isu ketidaknetralan polisi, jelas Neta, memang bukan yang pertama terjadi. Karena menurutnya, pada Pemilihan Umum Presiden 2009, ketidaknetralan polisi juga sempat marak.

Dia menyebut, sejumlah kaus partai politik penguasa sempat ditemukan di sejumlah polsek dan polres. Dirinya berharap kasus ini tak terulang lagi, apalagi Mabes Polri sudah membentuk Satgas Nusantara untuk menjaga Pilkada 2018 yang aman, damai, dan lancar.

"Namun, masih saja banyak oknum oknum polisi yang bermain dan tidak netral sehingga menimbulkan ancaman konflik di Pilkada 2018," tandasnya. 

Sumber: Antara


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)