logo rilis
Munas Ulama PPP Ditutup, Ini Putusan soal Cawapres
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
14 April 2018, 16:05 WIB
Munas Ulama PPP Ditutup, Ini Putusan soal Cawapres
Ilustrasi PPP. RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Semarang— Partai Persatuan Pembangunan (PPP) secara resmi menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama partai berlambang Kakbah tersebut yang diselenggarakan di Semarang 13-14 April 2018. Hasilnya, PPP belum memutuskan nama kader yang akan diusung sebagai calon wakil presiden pada Pilpres 2019 mendatang.

"Munas ini tidak mengusulkan atau menyebutkan nama cawapres, tapi kriteria yang intinya sama seperti yang sudah menjadi keputusan DPP yakni sosok yang mempunyai kapasitas dan kompetensi intelektual yang memadai, termasuk memahami persoalan-persoalan nasional," kata Sekretaris Jenderal DPP PPP Arsul Sani di Semarang, Sabtu (14/4/2018)

Arsul mengatakan, para alim ulama yang hadir dalam munas tersebut masih enggan untuk menyebutkan sosok nama cawapres untuk diumumkan ke publik. Alasannya, hal itu justru akan menimbulkan kemudharatan yang lebih besar ketimbang manfaatnya bagi situasi politik saat ini.

"Munas memandang belum saatnya untuk disampaikan sekarang karena kalau disampaikan sekarang akan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, akibatnya akan meninbulkan reaksi-reaksi dari parpol koalisi pendukung Pak Jokowi," ujarnya.

Arsul mengungkapkan, para ulama berkomitmen bahwa nama cawapres tidak dilakukan dalam waktu dekat karena dinilai justru akan menimbulkan kegaduhan politik baru. Menurutnya, pengumuman itu kemungkinan baru akan dilakukan setelah Pilkada 2018.

"Kita sepakat setelah urusan pilkada selesai, maka forum permusyawaratan parpol lain, apakah mukernas atau rapimnas yang diperluas," ungkapnya.

Ia mengungkapkan, pada Munas Alim Ulama PPP yang berlangsung dua hari Hotel Patrajasa Semarang itu ada yang mengusulkan untuk mendorong Ketua Umum PPP Romahurmuziy sebagai cawapres.

"Tapi mayoritas berpendapat belum saatnya sekarang untuk menyebut nama cawapres karena itu harus tetap dimusyawarahkan dengan partai koalisi dan dengan Pak Jokowi sendiri," ujarnya.

Sumber: Antara


500
komentar (0)