logo rilis
Multaqo Ulama Solo Tegaskan, Tolak Pemilu Adalah Pemberontakan
Kontributor
Nailin In Saroh
19 Mei 2019, 12:05 WIB
Multaqo Ulama Solo Tegaskan, Tolak Pemilu Adalah Pemberontakan
Multaqo Ulama Solo

RILIS.ID, Jakarta— Multaqo Ulama, Habib, dan Cendikiawan di Solo menyebut gerakan people power yang diinisiasi kubu Paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, untuk menolak hasil pemilu pada 22 Mei 2019 merupakan tindakan pemberontakan. 

Pengurus Ponpes Al Anisiyah Solo, Kiai Haji Najib Al Hafid menegaskan, gerakan people power yang berganti istilah menjadi gerakan kedaulatan rakyat itu tidak dibenarkan. Karena sama saja dengan menentang KPU dan tentu bertentangan dengan hukum.

“Dalam ajaran ahlus sunnah wal jama’ah melakukan people power hukumnya dharod, yakni pemberontakan. Itu tidak dibenarkan,” tegas Najib kepada wartawan, Minggu (19/5/2019).

Menurut Najib, semua pihak seharusnya mendoakan kebaikan bagi pemimpin sebagaimana ajaran agama Islam. Bukan, menghimpun gerakan yang mengganggu keamanan.

Karena itu, lanjut dia, pihaknya menyarankan agar dugaan kecurangan pemilu, baik pilpres maupun pileg sebaiknya diselesaikan melalui mekanisme yang telah diatur dalam Undang-Undang.

"Tidak terima hasil pemilu itu sudah wajar. Akan tetapi harus mematuhi hukum, bukan melakukan people power,” terangnya.

Disamping itu, Najib mengingatkan semua pihak untuk mengikuti rekomendasi multaqo ulama. Yakni, kata dia, semua pihak tidak ikut terlibat dalam kegiatan-kegiatan yang berpotensi menciptakan instabilitas dan perpecahan di tengah masyarakat.

Najib juga menyebut, multaqo merekomendasikan agar semua pihak patuh kepada putusan KPU, Bawaslu, dan Mahkamah Konstitusi yang diberi kewenangan untuk mengurus permasalahan pemilu.

“Silakan kritik atau protes, tapi harus disampaikan dengan cara damai, bijak, melalui jalur hukum,” kata Najib.

Najib menambahkan, dalam sejarah Islam tidak pernah yang namanya ahlus sunnah wal jama’ah melaksanakan gerakan people power. People power, sebut dia, hanya pernah terjadi oleh gerakan Khawarij yang dilakukan oleh kelompok Syiah.

“Oleh karena itu, kita sebagai penganut paham ahlus sunnah wal jama’ah, kewajiban kita adalah patuh dan taat kepada pemimpin yang beragama muslim, serta mendoakan agar menjadi pemimpin yang adil,” pungkasnya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID