logo rilis
MUI Dukung Perluasan Pasal Zina di RKUHP
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
21 September 2019, 17:04 WIB
MUI Dukung Perluasan Pasal Zina di RKUHP
FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Anggota Komisi Hukum Majelis Ulama Indonesia (MUI), Ikhsan Abdullah, mendukung adanya perluasan pasal perzinaan yang diatur dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).

Ikhsan menilai, Indonesia harus pintar mengodifikasi KUHP karena kultur di negara ini sangat banyak, yaitu perbedaan agama dan adat dirangkum dalam kodifikasi tersebut.

"Beberapa pasal seperti perzinaan terjadi perluasan, yang menjadi nilai baru yang sesuai dengan kultur Indonesia," kata Ikhsan dalam diskusi bertajuk "Mengapa RKUHP Ditunda?" di Jakarta, Sabtu (21/9/2019). 

Dia menjelaskan, rezim perzinaan dalam KUHP warisan kolonial Belanda disebutkan definisi perzinaan adalah melakukan hubungan badan antara seorang yang sudah bersuami/beristri dengan orang lain yang bukan istri/suami yang terikat dalam perkawinan.

Menurut dia, dalam RKUHP definisi perzinaan diperluas bahwa perzinaan adalah persetubuhan antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan.

"Ketika laki-laki dan perempuan belum menikah, lalu bersetubuh, itu masuk perzinahan. Kumpul kebo masuk di dalamnya," ujarnya.

Ikhsan menilai, masyarakat harus melihat RKUHP secara komprehensif dan integral sehingga tidak salah mengartikan sebuah pasal.

Ia mencontohkan, pasal terkait polemik perempuan yang keluar malam akan dipidana, padahal dalam Buku 1 RKUHP dijelaskan bahwa perempuan tidak dipidana ketika sedang bekerja.

"Misalnya, seorang perempuan artis yang kerjanya pagi hingga malam, ya, dia tidak bisa dipidana karena sedang bekerja," katanya.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID