Home » Peristiwa » Nasional

MUI: Aliran Kepercayaan Berbeda dengan Agama

print this page Sabtu, 11/11/2017 | 08:45

Wakil Ketua Umum MUI, Zainu Tauhid Saadi. ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Majelis Ulama Indonesia (MUI) menyatakan, aliran kepercayaan berbeda dengan agama. Karenanya, MUI mengisyaratkan tak tepat bila aliran kepercayaan mengisi kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (KTP), sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi (MK).

"Frasa 'beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu' sebagaimana yang termaktub pada Pasal 29 ayat (2) tersebut, mengandung pengertian kepercayaan yang merujuk pada agama, bukan keper​​cayaan yang terpisahkan dari ajaran agama," ujar Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Saadi, dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Jumat (10/11/2017).

Pasal 29 ayat 2 UUD NRI Tahun 1945 berbunyi, "Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu". Pasal ini, katanya, mengatur tentang masalah agama, bukan aliran kepercayaan sebagaimana disebutkan pada BAB XI tentang Agama.

Zainut menambahkan, perbedaan agama dengan aliran kepercayaan dan tak boleh disamakan kedudukannya juga termuat dalam Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2). Ayat (1) berisi, "Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan menin​​ggalkannya, serta berhak kembali. "

Sedangkan bunyi ayat (2) adalah, "Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya." Kata Zainut, dipisahkannya agama dengan aliran kepercayaan tak lepas dari kearifan para perumus konstitusi terhadap realitas sosial di tanah air.

Meski demikian, politisi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ini menegaskan, MUI menghormati perbedaan agama, keyakinan, dan kepercayaan tiap warga negara. "Karena hal tersebut merupakan hak asasi manusia yang dilindungi oleh konstitusi," jelasnya.

MUI, sambung Zainut, kemudian meminta pemerintah arif dan bijaksana dalam menerapkan putusan MK, agar tak terjadi kegaduhan di masyarakat. "Dan diharapkan mendengarkan aspirasi dari pimpinan ormas (organisasi kemasyarakatan) keagamaan dalam merumusan petunjuk pelaksanaannya," inginnya.

Kepada DPR, MUI pun menyarankan segera mengusulkan perubahan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. "Agar disesuaikan dengan kebutuhan yang ada," pungkas Zainut.

Penulis Fatah H Sidik

Tags:

MUIZainut Tauhid SaadiAliran KepercayaanAliran Kepercayaan di KTP

loading...