logo rilis

MPR Tunggu Sikap Resmi PHDI soal Amandemen UUD
Kontributor
Nailin In Saroh
11 Desember 2019, 17:30 WIB
MPR Tunggu Sikap Resmi PHDI soal Amandemen UUD
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Arsul Sani di Kantor Pusat Parisada Hindu Dharma (PHDI), Jl. Anggrek Neli, Jakarta, Selasa (10/12/2019),

RILIS.ID, Jakarta— Kedatangan Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid dan Arsul Sani di Kantor Pusat Parisada Hindu Dharma (PHDI), Jl. Anggrek Neli, Jakarta, Selasa (10/12/2019), disambut istimewa oleh seluruh jajaran Pengurus PHDI. Begitu tiba, pimpinan MPR langsung diterima oleh Ketua Umum PHDI Wisnu Bawa Tenaya.

Jazilul Fawaid dalam pertemuan yang dijalin secara akrab dan kekeluargaan itu mengatakan, kehadirannya ke organisasi perwakilan ummat Hindu itu untuk meminta masukan terkait adanya rencana MPR melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. "Hanya MPR yang bisa mengubah UUD", ujar Jazilul. 

Dikatakannya, selepas MPR melakukan amandemen sebanyak 4 kali, lembaga ini belum pernah lagi melakukan hal yang sama.

Jazilul mengungkapkan, MPR Periode 2014-2019 mengeluarkan rekomendasi terbatas tentang sistem ketatanegaraan untuk mengikuti perkembangan jaman. "Bila dibutuhkan, ada upaya untuk menghidupkan kembali haluan negara", kata pria asal Bawean, Jawa Timur itu.

Haluan negara dirasa perlu sebab saat ini pembangunan yang dilakukan oleh kepala daerah hanya berdasarkan visi dan misi masing-masing sehingga berjalan sendiri-sendiri dan tak terintegrasi. 

Menyerap aspirasi mengenai perlu dan tidaknya amandemen, dirinya menyebut MPR telah melakukan kunjungan ke berbagai ormas agama dan partai politik. "Ini perlu kita komunikasikan. Nah bila ada keinginan melakukan amandemen, mana saja yang diubah," katanya. 

Untuk itu MPR menunggu sikap resmi terkait PHDI. Dalam kesempatan tersebut, Jazilul juga menyebut MPR saat ini dipimpin oleh 10 orang. Hal demikian yang disampaikan sebagai pimpinan terbanyak dalam sejarah MPR. "MPR diharap sebagai lembaga permusyawaratan sebab semua fraksi dan kelompok DPD ada", katanya. 

Pertemuan dengan PHDIdulkan sangat penting sebab peran tokoh agama penting untuk ikut mendukung sendi-sendi bangsa.

Dipaparkan, tugas MPR saat ini melakukan Sosialisasi Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. "Untuk membebaskan kerukunan bangsa. Kalau salah satu pilar tadi lepas maka porakalah negeri ini,"

Dalam masalah sosialisasi, pertimbangan MPR tidak bisa sendiri. Perlu partisipasi dengan semua pihak. "Untuk itu kami mengajak PHDI untuk ikut melakukan sosialisasi", ucapnya.

KS Arsana, salah satu tokoh ummat Hindu yang hadir dalam pertemuan itu mengatakan organisasinya menerima Pancasila sebagai landasan negara karena Pancasila mampu menyatukan keanekaragaman bangsa Indonesia. Dirinya berharap agar Pancasila dijadikan azas bagi semua organisasi untuk menjadi landasan konstitusional.

Hal serupa contoh Arsul Sani. Dikatakan menyambut pimpinan MPR ke PHDI dan organisasi lain untuk mendengarkan suara masyarakat. Disampaikan kepada para tokoh ummat Hindu ini, MPR ingin menjadi rumah kebangsaan. "Yang kurang terdengar di DPR, kita tampung terkait dengan isu kebangsaan", kata pria asal Pekalongan, Jawa Tengah, itu. 

Ia menyebut perlu masukan atau suara kebangsaan yang diutarakan oleh umat Hindu.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID