MPR: Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Mendunia - RILIS.ID
MPR: Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Mendunia
Nailin In Saroh
Rabu | 04/12/2019 19.00 WIB
MPR: Pilkada Langsung Menghasilkan Kepala Daerah yang Mendunia
Diskusi Empat Pilar MPR, Media Center, Komplek Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, (4/12/2019).

RILIS.ID, Jakarta – Anggota MPR dari Fraksi Partai Demokrat Achmad, mengatakan ada dua masalah dalam Pilkada serentak yang akan digelar tahun 2020. Pertama, soal sistem. Kedua, tentang persyaratan.

Dikatakannya, sistem pemilihan kepala daerah model seperti ini, di mana memilih rakyat langsung, dilakukan sejak era reformasi bergulir. 

"Baik untuk memilih gubernur, bupati, atau walikota", ujar Achmad saat menjadi pembicara dalam Diskusi Empat Pilar MPR, Pusat Media, Gedung MPR / DPR / DPD, Jakarta, (4/12/2019).

Achmad menerima Pilkada langsung memiliki nilai plus dan minus namun Pilkada langsung lebih cocok digunakan karena sesuai amanat reformasi. "Pilkada langsung lebih cocok", ungkapnya. 

Dengan Pilkada langsung, kata dia, maka proses yang terjadi memiliki tanggung jawab moral yang lebih tinggi. Parameter jumlah uang seperti jumlah uang dan jumlah uang yang dibayarkan per orang per orang. 

“Manfaatkan Pilkada langsung lebih menguntungkan masyarakatl. Kalau ada kekurangan perlu diperbaiki ”, ucapnya.

Terkait persyaratan untuk mengikuti teknis menurut Achmad perlu diperketat sehingga kandidat yang benar-benar memiliki kompetensi dan kualitas. "UntuknPilkada Provinsi, jika dari kalangan militer maka syarat yang harus dimililki, ia harus bintang dua", katanya. 

Syarat administrasi yang oleh Achmad menjadi pilihan bagi calon kepala daerah. Diakui demokrasi memang mengambil kebebasan orang tetapi tidak ada yang kebelasan sampqi. “Dari pilihan seperti yang ada di depan ke depan, kita memiliki para pemimpin yang memiliki integritas. Sehingga hasil Pilkada memiliki kapabilitas dan aman ”, tambahnya.

Diakui, dalam Pilkada selalu muncul masalah uang politik namun dia yakin jika kehidupan semakin sejahtera dan masyarakat semakin cerdas maka hal yang demikian akan hilang dengan sendirinya. Meski demikian dirinya mengharap agar Bawaslu tegas dalam masalah politik uang agar sanksi yang diberikan kepada pelanggar bisa membuat jera.

Anggota MPR dari Kelompok DPD, Teras Narang, dalam diskusi dengan tema Menuju Pilkada Serentak Tahun 2020, mengatakan berbicara tentang Pilkada selalu menarik sebab selalu ada hal yang baru. Semua bantuan yang dilakukan disebut Teras harapan untuk membangun masa depan yang lebih baik. Untuk menuju ke sana menurut mantan Gubernur Kalimantan Tengah dengan membuat masa lalu sebagai pelajaran. 

Disampaikan kepada peserta diskusi, dia mewakili produk Pilkada langsung di awal reformasi. “Saya ikut Pilkada langsung pada tahun 2005”, ”. Pilkada yang mengumumkan kali pertama di mana rakyat memilih langsung kepala daerah. “Saya adalah alumni pertama”, katanya.

Dari perkembangan dan perjalanan Pilkada, proses yang menuju kesempurnaan. Namun demikian, biaya Pilkada sangat berat dan begitu besar untuk APBD tersedot. “Mahal banget biaya Pilkada”, ungkapnya. 

Untuk itu lembaganya, DPD, mencari siasat agar anggaran Pilkada tak membebani APBD. Dirinya mengandaikan cara membuat anggaran Pilkada dibuat untuk membangun sekolah, puskesmas, dan fasilitas masyarakat lainnya. "Pasti akan terbangun secara berderet", 

Teras mengandaikan. Masalah biaya inilah yang menurutnya menjadi pertimbangan. Diakui hasil Pilkada langsung dapat memilih pemimpin yang baik dan kompeten. Untuk meminta dirinya berharap agar prosedur yang ada dipersulit. Diharapkan dari Pilkada nanti yang dipilih langsung atau yang disetujui DPRD, yang diharapkan agar semua ide dan pemikiran yang ada ditampung. 

Menurutnya Pilkada secara hukum tafsirnya sangat terbuka, bisa dipilih melalui DPRD atau langsung oleh rakyat. Berbeda dengan Pemilu Presiden yang dipilih benar-benar dipilih langsung oleh rakyat. Tafsir hukum yang terbuka membuatnya mengatakan bisa saja Pilkada di beberapa daerah dipilih langsung dan di daerah lain dipilih melalui DPRD.

Anggota MPR dari Fraksi PAN, Asman Abrur, dalam kesempatan ini menceritakan pengalamannya saat mengikuti Pilkada melalui DPRD pada tahun 2001. “Saya peserta Pilkada dipilih oleh DPRD”, ucapnya. 

Menghadapi yang demikian. Menghadapi prosesnya sangat panjang. Dirinya lolos 30 anggota DPRD yang menurutnya sangat luar biasa. "Meski partai politik sudah mengintruksikan memilih seseorang namun masing-masing anggota memiliki kepentingan individu sendiri-sendiri", ungkapnya.

Selepas mengikuti Pilkada lewat DPRD, Asman menyebut dirinya ikut Pemilu Legislatif pada tahun 2004. Pada masa itu, menyangkut pemilihan pemilih belum seperti saat ini yang sudah biasa dilakukan Pemilu. "Pada masa itu masyarakat belum banyak berpartisipasi", ungkapnya.

Dari semua proses Pemilu, mantan Menteri PAN dan RB yang menerima proses yang menuju kedewasaan publik yang baik. "Yang berorientasi pada uang tidak perlu yang membuat kepala daerah bisa dipertanggungjawabkan", ucapnya. 

Proses Pilkada yang positif dapat diterima hanya itu, menurut pria asal Batam, Kepri, Pilkada langsung menghasilkan kepala daerah yang mendunia. "60 persen kepala daerah juga memiliki kinerja yang baik", katanya.

Dirinya berharap agar proses yang baik ini jangan dilakukan mundur. "Sekarang kita harus mencapai persetujuan", harapnya. Didorong Bawaslu memperkuat. "Saya berharap perjalanan yang panjang ini disempurnakan", dikutip. 

"Kita harus menata transisi dan pelembagaan badan Pemilu jadi lembaga yang benar-benar profesional dan tak bisa diintervensi", paparnya.

Junimart Girsang dalam kesempatan tersebut mengundang untuk meminta undangan Pilkada. "Kalian harus terjun ke lapangan", ujar anggota MPR dari Fraksi PDIP. "Harus jemput bola", tambahnya. 

Menurutnya, Tp bisa meliput langsung di TPS. "Kalian bisa potret penghitungan suara yang ada", ucapnya. Semua orang tahu. "Kalian tidak dilarang meliput di TPS", tegasnya.

Rahmat Bagja, Komisioner Bawaslu yang hadir dalam acara itu menerima ada beberapa hal yang membuat lembaganya berhasil memulihkan dalam melakukan pengawasan. "Banyak daerah yang sulit dijangkau. Di Papua juga harus ada pada kelompok terpisah. Sedang di daerah lain, pengawasnya orangnya itu-itu saja yang seharusnya disebut 'tahu permainan,' tukasnya. 


Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)




2020 | WWW.RILIS.ID