logo rilis
MPR Harap HTI Patuh Putusan Hukum
Andi Mohammad Ikhbal
07 Mei 2018, 15:45 WIB
MPR Harap HTI Patuh Putusan Hukum
Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma.

RILIS.ID, Jakarta— Ketua MPR RI, Zulkifli Hasan, berharap Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) mematuhi putusan pengadilan atas gugatannya, karena Indonesia adalah negara hukum.

"Apapun putusan pengadilan, kalau sudah diputuskan maka harus dipatuhi dan dilaksanakan," kata Zulkifli Hasan di Kompleks Parlemen Jakarta, Senin (7/5/2018).

Semua pihak dari seluruh elemen bangsa Indonesia, kata dia, harus menghormati keputusan pengadilan tersebut.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) ini menambahkan, kecuali jika masih celah hukum untuk melakukan proses hukum lebih lanjut, maka HTI dapat melakukan upaya hukum lanjutan.

Sementara itu, PTUN Jakarta pada sidang putusannya, menolak gugatan yang diajukan HTI terhadap Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Ketua Majelis Hakim PTUN, Tri Cahya Indra Permana, yang membacakan amar putusan perkara gugatan HTI, memutuskan menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya.

Majelis hakim menilai, Surat Keputusan Menkumham yang mencabut status badan hukum HTI sudah sesuai dengan prosedur.

Dengan demikian, Surat Keputusan Menkumham Nomor AHU-30.AH.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Badan Hukum HTI dinyatakan tetap berlaku.

Perkara TUN No. 211/G/201/PTUN.JKT ini dipimpin oleh Hakim Ketua Tri Cahya Indra Permana SH MH, hakim anggota Nelvy Christin SH MH, dan Roni Erry Saputro SH MH, serta panitera pengganti Kiswono SH MH.

Melalui perkara No. 211/G/2017/PTUN.JKT yang didaftarkan pada 13 Oktober 2017 tersebut, HTI menggugat Menkumham dan Direktur Jendral Administrasi Hukum Umum (Dirjen AHU).

Dalam gugatannya, HTI meminta agar SK Nomor AHU-30.A.01.08 Tahun 2017 tentang Pencabutan Status Hukum ormas tersebut dibatalkan. 

Sumber: ANTARA


500
komentar (0)