logo rilis

MPR Belum Membahas Amandemen UUD NRI Tahun 1945
Kontributor
Nailin In Saroh
02 Desember 2019, 23:34 WIB
MPR Belum Membahas Amandemen UUD NRI Tahun 1945
Diskusi Empat Pilar, Senin (2/12/2019).

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Fraksi KPS MPR Syaifullah Tamliha disetujui sampai saat ini. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) belum membahas dan membahas tentang amandemen UUD NRI Tahun 1945. MPR hanya membahas tentang hal-hal yang berkaitan dengan negara atau sistem perencanaan pembangunan nasional, dapat juga menggunakan-haluan negara itu diatur melalui Ketetapan MPR atau melalui UU. Jika diatur melalui Ketetapan MPR maka perlu dilakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945.

“Kita belum membahas soal amandemen itu sendiri. Kita tidak pernah membicarakan soal masa jabatan presiden tiga periode, atau pemilihan presiden oleh MPR. Itu tidak pernah dibahas di MPR, "kata Saifullah Tamliha dalam diskusi Empat Pilar MPR dengan tema" Menakar Peluang Amandemen Konstitusi "di Media Center Parlemen Gedung Nusantara III, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (2/12/2019).

Turut berbicara dalam diskusi itu Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena, anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon, dan pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing.

Menurut Syaifullah Tamliha, sulit untuk melakukan amandemen UUD NRI Tahun 1945. Dari pengalamannya sebagai pimpinan Fraksi PPP MPR, dalam soal haluan negara saja masih belum ada kesepakatan. Ada tiga fraksi yang meminta prinsip-prinsip haluan negara mengatur dalam UU, dan ada tujuh fraksi ditambah satu DPD yang meminta dalam bentuk Ketetapan MPR. “Ini masalah baru negara atau perencanaan pembangunan nasional. Apalagi soal masa jabatan presiden tiga periode atau presiden yang dipilih MPR. Menurut saya amandemen UUD sulit dilakukan, menunggu masa jabatan presiden, ”katanya.

Tak jauh berbeda, Ketua Fraksi Partai Golkar MPR Idris Laena juga mengatakan bahwa sebenarnya wacana tentang amandemen UUD muncul karena perlunya prinsip-prinsip haluan negara. “Kalau Ketetapan, MPR yang menjadi dasar untuk pokok-pokok haluan negara maka konsekuensinya perlu amandemen, UUD NRI Tahun 1945. Fraksi Partai Golkar menyediakan jika hanya untuk pokok-pokok haluan negara, baik untuk bentuk UU saja. UU adalah undang-undang negara juga harus disetujui pemerintah bersama DPR dan mengikat semua, ”katanya. 

Idris Laena ingat agar konstitusi jangan terlalu sering diubah. “Fraksi Partai Golkar menentukan bahwa UUD memang bisa diubah. Tapi jangan lupa UUD adalah konstitusi dasar dari negara kita. Semua UU dan turunannya termasuk peraturan daerah yang disetujui pada UUD. Bayangkan jika UUD sering dilakukan maka akan menjadi khusus, ”katanya.

Sementara itu anggota MPR Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon menyetujui amandemen UUD perlu didasarkan pada kajian mendalam dari perguruan tinggi bukan untuk kepentingan sesaat. Perubahan UUD sangat memungkinkan dan Indonesia sudah melakukan beberapa kali perubahan UUD.  

“Tapi jangan sampai amandemen UUD malah menimbulkan masalah baru. Seringkali kita melakukan perubahan sangat tergantung pada tertentu dan dicari yang menguntungkan. Jadi aturan disesuaikan dengan kepentingan sesaat. Ini bisa membahayakan demokrasi kita. Lebih dari wacana menambah masa jabatan presiden. Ini bukan hanya memundurkan demokrasi, melainkan malah mematikan demokrasi, ”tandasnya.  

Sementara itu Emrus Sihombing disetujui jika dilakukan amandemen UUD agar tidak diberikan hanya kepada MPR. Alasan, pasti ada kepentingan sesuai perspektif partai politik. “Ada kepentingan politik yang akan digambarkan. Setiap partai politik juga punya perspektif sendiri yang berbeda dengan partai politik lain, ”jelasnya.

Karena itu Emrus disetujui agar disusun tim yang terdiri dari para akademisi dan pakar hukum. Tim yang diperoleh dari hasil seleksi akan melakukan kajian tentang urgensi amandemen UUD. Konstitusi, bukan cuma-mata, produk MPR. “Hasil kajian Tim akademisi dan ahli hukum ini lalu dibandingkan dengan apa yang dibuat di MPR. Dengan demikian dapat dilihat apakah ada atau tidak mendukung partai politik di MPR. Publik juga bisa melihat seberapa besar urgensi dari amandemen ini, ”katanya.

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID