logo rilis
Motor Melintas di Jalan Thamrin, YLKI: Wajah Transportasi Tercoreng
Kontributor
Ainul Ghurri
13 Januari 2018, 16:47 WIB
Motor Melintas di Jalan Thamrin, YLKI: Wajah Transportasi Tercoreng
FOTO: Twitter/@TulusAbadi

RILIS.ID, Jakarta— Ketua Pengurus Harian Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menilai, putusan Mahkamah Agung (MA) yang mengizinkan sepeda motor melintas di ruas jalan MH Thamrin-Medan Merdeka Jakarta, telah memundurkan upaya penataan pemerintah di bidang transportasi. 

"Putusan MA bisa jadi mengalami cacat yuridis. Sebab, MA telah memutus suatu perkara tidak menggunakan pisau analisa Undang-Undang (UU) organik, tetapi menggunakan UU lain yang tidak berkorelasi," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima rilis.id di Jakarta, Sabtu (13/1/2018).

Putusan MA juga banyak mengantongi cacat lainnya. Menurutnya, MA tidak melihat data faktual, bahwa sepeda motor merupakan moda transportasi paling tidak aman. Seharusnya, lanjut Tulus, MA menggunakan substansi UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) bukan UU tentang Hak Asasi Manusia (HAM).

"Terbukti 76 persen kecelakaan lalu lintas melibatkan sepeda motor, dengan korban fatal, cacat tetap dan meninggal dunia. Substansi Pergub 195/2014 bukan melarang warga Jakarta, melainkan sarana untuk melintas menggunakan moda transportasi yang lain, terutama angkutan umum," tandasnya.
 
Ia menjelaskan, bila mengacu pada pertimbangan nalar yang waras dari sisi managemen transportasi publik, putusan MA telah mematikan angkutan umum yang nyaris sekarat. Bahkan, kata dia, putusan MA menyerap ideologi populisme.

"Jika pendekatannya populis, maka putusan MA tersebut mempunyai bobot yang tinggi. Bahkan seorang Gubernur Anies pun menyambut baik putusan tersebut. Bagi Gubernur Anies pengguna jalan mempunyai kesetaraan yang sama. Tidak ada diskriminasi," terangnya.

Ia pun menyesalkan, hakim selevel MA menjatuhkan putusan dengan pertimbangan hukum yang sangat mentah, tanpa dasar argumentasi yang memadai. Untuk itu, pemerintah diminta harus lebih serius dalam merevitalisasi angkutan umum, dan juga mewujudkan angkutan umum massal.

"Hikmah dari putusan MA ini, mencari solusi kebijakan lain untuk mengendalikan keberadaan sepeda motor. Tanpa hal itu maka wajah transportasi di Indonesia akan makin carut-marut, semrawut, dengan tingkat safety yang sangat rendah," tutupnya.


#Putusan MA
#Transportasi Jakarta
#YLKI
#Tulus Abadi
500
komentar (0)