logo rilis
Moeldoko Benteng Jokowi di Tahun Politik
Kontributor
Sukma Alam
19 Januari 2018, 13:40 WIB
berita
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Penunjukan Moeldoko sebagai Kepala Staf Presiden memiliki kalkulasi politik yang matang dari Presiden Joko Widodo (Jokowi). Posisi tersebut jelas sangat startegis, apalagi di tempati yang memiliki latar belakang jenderal.

Mengingat pada 2018 dan 2019 merupakan tahun politik. Dengan tensi politik yang meninggi seiring Pilkada serentak, Pileg dan Pilpres segala kemungkinan bisa terjadi seperti polarisasi politik identitas. 

"Jokowi menyiapkan sendiri benteng politik yang bisa mendukung langkahnya ke depan. Jadi ini konsolidasi pribadi Jokowi termasuk mencari figur-figur yang bisa membuatnya mantap dalam tahapan persiapan menuju 2019," ujar Pengamat Politik dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus kepada rilis.id di Jakarta, Jumat (19/1/2018).

Belajar dari Pengalaman Pemilu 2014, Moledoko kala itu menjabat sebagai Panglima TNI dianggap sukses menjaga keamanan dan stabilitas masa lalu. Dengan alasan itu Jokowi menunjuk Moeldoko untuk kembali berperan dalam pesta demokrasi pada 2018-2019.

"Saya kira memang bisa disebut bahwa bergabungnya Moeldoko ke kabinet di waktu kekuasaan Jokowi yang makin tersisa hanya setahunan lagi memang bisa dimaknai sebagai bagian dari konsolidasi politik Jokowi," tambahnya.

Konsolidasi dimaksud untuk mempersiapkan Jokowi maju kembali di arena Pilpres 2019. Sampai saat ini PDIP yang merupakan partai pengusungnya belum memastikan apakah mendukung Jokowi atau tidak. 

"Jokowi harus bersiap walaupun PDIP sebagai partai asal belum juga memberikan kepastian. Ini harus dilakukan Jokowi di tengah keterbatasannya untuk mendapatkan kepastian dari Partai yang seharusnya merupakan tempat asal Jokowi," terangnya.

Karena itu, masuknya Moeldoko juga memiliki peran sentral bagi petinggi partai politik, salah satunya Ketum Demokrat Susilo Bambang Yudhyono (SBY). Moeldoko memiliki kedekatan yang terjalin baik dengan SBY. Ia merupakan panglima TNI dua presiden, yakni SBY dan Jokowi di awal pemerintahan. Artinya, Moeldoko jenderalnya Jokowi dan SBY.

Moeldoko Hubungkan Jokowi dan SBY untuk Berkoalisi?
Lucius menilai, sulit terjadinya Jokowi dan SBY berkoalisi di Pilpres 2019. Pasalnya, jabatan sebagai Panglima TNI dan kepentingan politik merupakan dua hal yang berbeda. Di samping itu, Moeldoko berlabuh ke Partai Hanura.

"Saya kira Moeldoko ini walau menjadi panglima saat SBY menjadi Presiden, tetapi pilihan politiknya setelah tidak lagi menjadi Panglima TNI justru berlabuh di Hanura. Kalau kepercayaan Jokowi yang memberikan posisi kepada Moeldoko sebagai bagian dari signal koalisi SBY-Jokowi saya kira sulit ya," terangnya.

Kedekatan politik antara Jokowi dengan Moeldoko tidak terlepas dari peran Wiranto dan Oesman Sapta Odang (Oso) yang menempatkannya di Partai Hanura sebagai Wakil Ketua Dewan. Secara pribadi, terakhir Meoldoko menyampaikan sambutan sebagai perwakilan keluarga di pernikahan putri Jokowi, Kahiyang Ayu.

"Dia nampaknya menjadi dekat dengan Jokowi karena posisinya di Hanura atau karena kedekatan pribadi saja," imbuhnya.

Tags
#Jokowi
#Moeldoko
#SBY
#Pilpres 2019
#Pilkada 2018
Bagaimana reaksi anda tentang artikel ini?
500
komentar (0)