logo rilis
MK Gelar Sidang Gugatan Undang-Undang Pemilu
Kontributor

09 Juli 2018, 21:10 WIB
MK Gelar Sidang Gugatan Undang-Undang Pemilu
ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza

RILIS.ID, Jakarta— Mahkamah Konstitusi (MK) kembali menggelar sidang pendahuluan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 atau Undang-Undang Pemilu yang diajukan oleh sejumlah pengamat politik.

"Pasal 222 UU Pemilu ini untuk diuji dan dinyatakan bertentangan dengan nilai-nilai dasar negara Pancasila sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pembukaan UUD 1945 secara utuh," ujar Effendi Gazali sebagai perwakilan para pemohon, di gedung MK Jakarta, Senin (9/7/2018).

Perkara yang teregistrasi dengan nomor 54 ini dimohonkan oleh Effendi Gazali, Reza Indragiri Amriel, Ahmad Wali Radhi, Khoe Seng Seng dan Usman.

Para pemohon dalam dalilnya menyebutkan posisi mereka berbeda dengan semua pemohon sebelumnya terhadap Pasal 222 UU Pemilu.

"Artinya posisi kami menerima bahwa Pasal 222 itu adalah kebijakan terbuka sebagaimana seluruh keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Pasal 222 ini sebelumnya," kata Effendi.

Para pemohon menyampaikan posisi mereka sebagai warga negara yang sudah melakukan hak pilih pada Pemilu DPR 2014 yang tidak tahu bahwa itu berarti sekaligus menjadi "presidential threshold" pada Pemilu 2019.

Hal ini dianggap para pemohon sebagai satu pembohongan kepada warga negara yang sudah menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2014.

Maka bila Pemilu Serentak 2019 tetap memberlakukan Pasal 222 UU Pemilu, pemohon berpendapat hal itu berarti merupakan pembiaran oleh MK atas terjadi manipulasi atau penggelapan hasil hak suara pada Pemilu DPR 2014 untuk bukan tujuan-tujuan yang sebagaimana sudah disampaikan kepada warga negara.

"Dan kalau kedua hal itu dibiarkan, maka Mahkamah Konstitusi seperti membiarkan terjadi Pemilu Serentak 2019 yang bertentangan atau melanggar nilai-nilai Pancasila yang ada dalam UUD 1945 dan pembukaan UUD 1945," ujar Effendi.

Karena itu, dalam petitumnya para pemohon meminta Mahkamah untuk menyatakan Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017 beserta penjelasannya akan membohongi atau mendustai warga negara dan memanipulasi atau menggelapkan hasil hak pilih warga negara dalam Pemilu DPR 2014 jika dinyatakan berlaku pada Pemilu Serentak Presiden dan DPR Tahun 2019.
 

Sumber: ANTARA




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID