logo rilis
MK Diminta Waspadai BW, Kenapa?
Kontributor
Nailin In Saroh
27 Mei 2019, 13:00 WIB
MK Diminta Waspadai BW, Kenapa?
Bambang Widjojanto, ILUSTRASI: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bambang Widjojanto (BW) ditunjuk sebagai Ketua Tim Kuasa Hukum Prabowo Sandi untuk mengurus masalah kecurangan Pilpres 2019. 

Namun, Mahkamah Konstitusi (MK) malah diminta mewaspadai sepak terjang BW dalam menghadapi sengketa hasil Pilpres 2019 nanti. 

Alasannya, karena BW memiliki rekam jejak hitam penanganan hukum ketika menghadirkan saksi palsu dalam sidang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat pada 2010. Hal itu diungkap anggota Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin kepada wartawan, Senin (27/5/2019).

"Jejak hukumnya jelas ada, terutama dalam kasus saksi palsu. Dia menjadi tersangka pada 2010," ujar Inas.

Inas melanjutkan, kala itu penyidik kepolisian sebetulnya telah memiliki bukti untuk menjerat BW dalam kasus saksi palsu sengketa Pilkada Kotawaringin Barat. Tetapi setelah kasusnya dilimpahkan ke Kejaksaan, kata dia, justru dikesampingkan demi kepentingan umum (deponering) oleh Jaksa Agung.

“Ingat deponering itu mengesampingkan perkara yang sudah ada buktinya dengan alasan demi kepentingan umum. Jadi bukan tidak ada bukti, melainkan penegakan hukum terhadap BW saat itu dikorbankan demi kepentingan umum,” ungkapnya.

Selain itu, Inas membeberkan, perkara itu juga pernah dipersoalkan oleh DPR. Apalagi, Wakil Ketua DPR dari Gerindra, Fadli Zon, sangat vokal memprotes Jaksa Agung karena mengenyampingkan perkara BW. 

Menurut Fadli kala itu, sambung Inas, penghentian kasus BW dinilai terlalu dipaksakan. Padahal perlu ada kepastian dan penegakan hukum atas kasus tersebut.

"Tapi sekarang kita lihat sendiri, mereka (BW dan Fadli Zon) berada di kubu yang sama. Sekarang apakah Fadli Zon tetap menuntut kepastian hukum kasus BW dulu?” pungkas Inas.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID