Home » Peristiwa » Nasional

MK Akomodasi Aliran Kepercayaan di KTP, PPP: Segera Revisi UU Adminduk

print this page Rabu, 8/11/2017 | 14:27

M Arwani Thomafi. FOTO: Istimewa

RILIS.ID, Jakarta— Wakil Ketua Umum PPP M Arwani Thomafi mengatakan, putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan permohonan aliran kepercayaan diakomodasi di Kartu Tanda Penduduk (KTP), dan Kartu Keluarga (KK) harus segera ditindaklanjuti DPR dan Pemerintah dengan merevisi Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (UU Adminduk).

"Kami mengusulkan agar putusan MK ini ditindaklanjuti dengan Revisi Undang-Undang Adminduk dan Undang-Undang terkait lainnya. Usulan revisi tersebut harus segera masuk ke Prolegnas dengan kategori Daftar Kumulatif Terbuka Putusan MK," papar Arwani dalam keterangan pers kepada rilis.id, Jakarta, Rabu (8/11/2017).

MK mengabulkan permohonan uji materi terkait UU Adminduk, Selasa (7/11) kemarin. Kata 'agama' yang ada pada Pasal 61 ayat (1) dan Pasal 64 ayat (1) UU Adminduk dinyatakan bertentangan dengan UUD NRI 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk aliran kepercayaan. Dengan putusan ini, penghayat aliran kepercayaan bisa mencantumkan kepercayaannya di kolom agama KTP, dan KK.

Ketua Fraksi PPP di MPR ini menjelaskan, perlu ada kajian dan keputusan bagaimana pelaksanaan putusan MK tersebut tidak menimbulkan kegaduhan dan problem yuridis sebagai ikutannya, seperti munculnya penolakan dan tantangan dari kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan putusan tersebut.

Perubahan UU Adminduk, tutur Gus Aang, sapaan akrabnya, dimaksudkan untuk mempertegas soal agama dan aliran kepercayaan merupakan entitas yang berbeda, dan memang dilindungi Konstitusi, sehingga tidak memunculkan penolakan di masyarakat.

"Hal ini juga sejalan dengan sikap MUI yang menegaskan aliran kepercayaan bukanlah agama," ucapnya.

Menurutnya, sesuai dengan semangat Konstitusi, khususnya Pasal 29, istilah aliran kepercayaan muncul dalam Konstitusi tetapi dalam bingkai Ketuhanan Yang Maha Esa. Karena itu, putusan MK ini sebetulnya mendistorsi definisi agama itu sendiri, serta spirit Konstitusi negara Indonesia sebagai negara berketuhanan.

"Putusan MK ini juga dapat mengaburkan prinsip Negara Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa,  sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 29 ayat (1) UUD NRI 1945," pungkasnya.

Editor Eroby JF
Sumber ANTARA

Tags:

Aliran KepercayaanPenghayat KepercayaanAliran Kepercayaan di KTPM Arwani Thomafi