logo rilis

Era Jokowi, Kasus Kematian TKI asal NTT Meningkat
Kontributor

27 Maret 2018, 17:56 WIB
Era Jokowi, Kasus Kematian TKI asal NTT Meningkat
Perwakilan Koalisi Peduli Perdagangan Orang Nusa Tenggara Timur, Gregorius R. Daeng (ketiga kanan), saat jumpa pers terkait kematian TKI asal Kupang di Malaysia, Milka Boimau, di LBH Jakarta, Senin (26/3/2018). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Jumlah kasus kematian pekerja migran atau tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Nusa Tenggara Timur kian mengkhawatirkan. Belum lama ini, dalam waktu satu minggu, terdapat tiga jenazah yang dipulangkan dari Malaysia ke NTT. Makin miris karena mereka terindikasi korban perdagangan orang.

Bahkan, data kompilasi dari BP3TKI Kupang dan Solidaritas Kemanusiaan untuk Korban Perdagangan Orang menyebutkan selama 8 tahun, sepanjang 2011 hingga Februari 2018, jumlah pekerja migran dari NTT yang telah meninggal sebanyak 243 kasus. Sementara, catatan BNP2TKI dari 217 pekerja migran meninggal dunia tahun 2017, 29 persen berasal dari NTT. 

Salah satu korban yang terindikasi korban perdagangan orang dan telah meninggal dunia adalah Milka, 60 tahun, asal dari Kabupaten Kupang. Pada 9 Maret 2018, Milka meninggal dunia secara mendadak setelah 9 menit berbicara berbicara dengan keluarganya. Pada jenazah Milka terdapat luka jahitan bekas autopsi dari kemaluan hingga leher.

"Bila kasus pekerja migran hanya ditanggani layaknya sebagai pemadam kebakaran, maka niscaya kasus pekerja migran tidak akan berkurang," kata Hariyanto, Ketua Umum SBMI, dalam keterangan pers kepada rilis.id, Jakarta, Selasa (27/3/2018).

Menurutnya, sejak 2016 sampai 2017, SBMI mendapat aduan kasus pekerja migran sebanyak 1.501 kasus. Dari kasus tersebut, 75 persen diduga korban Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan mayoritas adalah pekerja migran yang bekerja di sektor rumah tangga (65 persen).

"Pemerintah harus segera membuat exit strategy untuk penuntasan kasus trafficking. Banyak hal yang harus dikerjakan, 31 gugus tugas TPPO masih berada di tingkat provinsi, dan ada di 191 kab/kota, namun untuk koordinasi dan implementasi di tingkat kab/kota belum berjalan," ucap Savitri Wisnuwardhani, SekNas JBM.

Savitri menilai, kebijakan yang ada lebih difokuskan pada penindakan TPPO, belum memaksimalkan upaya pencegahan, terlebih masih tingginya egosektoral antarpemerintah, pemahaman tidak merata antara aparatur negara dalam memandang permasalahan TPPO, dan belum dilibatkannya peran organisasi buruh migran/organisasi yang peduli pekerja migran Indonesia untuk terlibat dalam pencegahan TPPO.

Daniel Awigra, Project Manager ASEAN&HAM, HRWG menyatakan, kepulangan Milka dan kasus meningkatnya kematian pekerja migran dari NTT seharusnya menjadi pukulan keras terhadap kinerja pemerintah Indonesia dalam melindungi  TKI di luar negeri, khususnya Malaysia.

"Pemerintah Indonesia harus melaksanakan rekomendasi Komite Buruh Migran PBB untuk kasus TPPO. Di antaranya memastikan UU Pemberantasan TPPO berlaku secara efektif di seluruh wilayah Indonesia, termasuk di daerah kantong pekerja migran, dan memastikan perlindungannya melalui peningkatan kapasitas HAM konsuler, pemberian sanksi terhadap pelaku, dan meningkatkan inspeksi ketenagakerjaan kepada pekerja migran di dalam dan luar negeri.

Terakhir yang juga sangat penting adalah membuat perjanjian antarnegara yang lebih mengikat hingga terdapat sanksi bagi pihak yang tidak menepati perjanjian tersebut,.

"Hingga saat ini MoU belum diperbaharui. Meskipun Indonesia dan Malaysia pada 23 September 2016 menandatangani LoI (Letter of Intent) yang mengatur mekanisme penempatan melalui one channel tetapi hingga saat ini belum ada bentuknya seperti apa," papar Yatini Sulistyowati, Sekretaris Komisi Kesetaraan Gender, KSBI.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)