logo rilis
Miras Oplosan dari Zaman Kolonial hingga Kiwari
Kontributor
Sukardjito
16 April 2018, 16:44 WIB
Miras Oplosan dari Zaman Kolonial hingga Kiwari
Kegiatan membuat minuman keras zaman Hindia Belanda. FOTO: tropenmuseum

AKHIR-akhir ini, banyak generasi bangsa meregang nyawa akibat menenggak minuman keras ilegal alias miras oplosan.

Kasus terakhir di Bandung, Jawa Barat, hampir 90-an orang koit lantaran miras oplosan itu.

Rupanya soal oplos-mengoplos miras itu tidak hanya populer zaman kiwari melainkan bisa ditelusuri  jejaknya hingga masa kolonial.

Seperti ditulis Kasijanto Sastrodinomo pada Harian Kompas, Sabtu 18 Maret 2006, seorang pejabat kolonial Belanda bernama J Kats telah memperingatkan bahaya minuman keras ilegal bagi kesehatan orang yang mengonsumsinya.

J Kats menulisnya dalam sebuah buku itu lebih menunjukkan dampak negatif miras tersebut, meskipun dia menyebutkan sebagian kecil untuk hal positif semisal pengobatan.

Kats dalam bukunya itu menggambarkan adanya hubungan antara kebiasaan meminum alkohol dan merosotnya daya tahan tubuh penggunanya sehingga mudah menimbulkan sakit.

Dia menukil peristiwa yang terjadi di Perancis tahun 1899, 30 persen pasien rumah sakit di Perancis adalah pecandu alkohol. Di Inggris pada kurun yang sama, sekitar 10 persen tentara di negeri itu ternyata pemabuk berat yang membuat tubuh mereka lembek.

Sementara di Jerman banyak pasien gila di rumah sakit jiwa adalah pecandu alkohol. Melihat fakta itu, Kats kemudian “melobi “ organisasi masyarakat pribumi di Hindia Belanda.

Salah satu hasil keputusan Kongres Sarekat Islam pada 1915, menyerukan pemerintah Hindia Belanda memberlakukan undang-undang untuk melarang anak negeri menggunakan minuman keras.

Sejurus kemudian pernyataan Muhammadiyah di Yogyakarta yang menginginkan agar pemerintah memberlakukan sistem monopoli perdagangan minuman keras seperti halnya monopoli pada perdagangan candu.

Sikap Boedi Oetomo pun sama meminta pemerintah Hindia Belanda membatasi tempat penjualan minuman keras dan menaikkan harga minuman jenis itu dengan cara menaikkan cukai.

Lebih tegasnya lagi, organisasi itu menyerukan kepada masyarakat, jika hendak memilih pamong atau pemimpinnya supaya memilih yang “bebas alkohol” sehingga layak dijadikan suri tauladan bagi rakyatnya.

Dua tahun sebelum J Kats menerbitkan buka 1918, tentang Het alcoholkwaad itu, pemerintah kolonial Hindia Belanda telah membentuk lembaga khusus setingkat komisi dinamakan Komisi Pemberantasan Alkohol (Alcoholbes- trijdings-commissie) untuk menyelidiki dan memerangi penggunaan dan penyalahgunaan alkohol di kalangan masyarakat Hindia Belanda.

Menariknya, komisi ini dipimpin langsung oleh pejabat pribumi yakni PTA Koesoemo Joedo saat itu menjabat Bupati Ponorogo.

Anggota komisi ini terdiri unsur pemerintah dan masyarakat, seperti inspektur, priayi, zending, militer, dan organisasi sosial.

Setelah disahkan, komisi ini bekerja efektif, alhasil komisi ini melaporkan terjadinya peredaran miras ilegal di Batavia. Bahkan penggunaan minuman jenis itu sudah sampai pada tingkat mengkhawatirkan.

Komisi menemukan kawasan Senen disebut-sebut sebagai tempat jual-beli minuman beralkohol secara ilegal.

Demikian juga lokalisasi pelacuran tidak salah lagi menjadi ajang hura-hura yang merupakan sumber bau alkohol.

Tak berhenti di Batavia, komisi ini melakukan operasi pemberantasan minuman beralkohol ilegal ke Pulau Jawa. Sasaran utamanya adalah minuman keras tradisional yang populer di kalangan masyarakat pribumi, seperti arak, badèg, ciu, dan sejenisnya, yang menurut komisi ini digolongkan sebagai “gelap” alias tidak berizin.

Operasi pemberantasan yang digelar dalam lima tahun (1920-1925) berlangsung sistematis dan penuh drama, karena melibatkan pamong setempat, seperti lurah, camat, bahkan wedana, dan telik sandi penduduk desa yang diberi iming-iming hadiah uang apabila berhasil memberikan informasi mengenai keberadaan pembuat arak kepada komisi.

Saking semangatnya mengintai sasaran, para telik sandi kadang-kadang tidak akurat dengan melaporkan pembuat tape singkong sebagai “produsen arak gelap”, seperti yang terjadi di Madiun, Gombong, dan Distrik Bekonang di Surakarta. 

Komisi Pemberantasan Alkohol juga menengarai bahwa agen polisi kebanyakan diangkat dari bekas tentara Belanda yang diterjunkan di daerah remang-remang di kota-kota tampak “malas” menjalankan tugasnya. Padahal mereka diharapkan dapat menyikat bersih berbagai jenis minuman keras yang banyak diperjualbelikan di kedai-kedai kopi di kawasan perkotaan.

Repotnya lagi, masih menurut laporan komisi, para pemilik dan pengunjung kedai lama-kelamaan “kenal” dengan agen-agen polisi yang bertugas di situ.

Dalam keadaan seperti itu, bukan tidak mungkin timbul sikap “tahu sama tahu” di antara mereka sehingga mustahil untuk melakukan tindakan pembersihan. Adapun agen polisi pribumi lebih sulit lagi diharapkan keandalannya untuk menghadapi pemilik, penjual, dan pengunjung warung-warung kumuh itu. Sementara itu, minuman keras tradisional juga terus di produksi.

Di sisi lain, orang-orang Belanda sendiri, termasuk para oknum pejabatnya, mempunyai interes dalam bisnis impor minuman keras “modern” dari Eropa, seperti brendi dan jenever. Itu berarti mendatangkan ribuan gulden cukai masuk ke kas pemerintah selama bertahun-tahun.

Dengan demikian, pihak pemerintah kolonial ikut andil dalam menebarkan bau alkohol di tanah Hindia. Bahkan dapat dibaca bahwa operasi pemberantasan terhadap minuman keras “gelap” tersebut sebagai bagian dari strategi pengusaha dan pemerintah kolonial untuk mengamankan bisnis mereka.

Dari runut jejak sejarah itu, Het alcoholkwaad mungkin tak lebih sebagai dokumen sejarah yang berdebu. Demikian juga arsip-arsip penunjang tambahan yang telah dikutip. Akan tetapi, bagaimanapun masih ada pelajaran yang sesungguhnya dapat kita petik sekarang: suatu perintah larangan akan dipatuhi apabila pemberi perintah juga tidak melanggarnya. 

Editor: Yayat R Cipasang


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)