logo rilis
Miliki Perda RPIP, Kemenperin Apresiasi Lampung
Kontributor

16 April 2018, 22:14 WIB
Miliki Perda RPIP, Kemenperin Apresiasi Lampung
Tugu Kota Baru di Jati Agung, salah satu ikon di Lampung. FOTO: sippd.lampungprov.go.id

RILIS.ID, Bandarlampung— Kementerian Perindustrian (Kemenperin) mengapresiasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung, lantaran menjadi daerah pertama yang memiliki Peraturan Daerah (Perda) tentang Rencana Pembangunan Industri Provinsi (RPIP).

"Peraturan RPIP ini tertuang dalam Perda Nomor 13 Tahun 2016," ujar Dirjen Industri Kecil dan Menengah (IKM) Kemenperin, Gati Wibawaningsih, sela Rakornas IKM di Bandarlampung, Lampung, Senin (16/4/2018). Apresiasi juga diberikan, karena pertumbuhan ekonominya di atas torehan nasional.

Dengan adanya perda tersebut, menurutnya, Lampung menjadi daerah rujukan utama bagi pemerintah daerah (pemda) dalam membuat regulasi terkait.

Gati pun mengingatkan, industri merupakan motor penggerak perekonomian nasional. Karenanya, Kemenperin mengembangkan IKM guna memperkuat sinergitas pemda dan pusat.

Misalnya, menyusun program yang akan dibahas pada rakornas tersebut. Alasannya, program pemerintah pusat takkan sukses, kalau tak bersinergitas dengan daerah.

Pemerintah pusat terus melakukan pendampingan dengan memberikan tenaga penyuluh lapangan dan bekerja sama dengan akademisi, tenaga ahli, para peneliti, dan balai untuk meningkatkan daya saing IKM. "Tahun lalu, kami telah memberikan bantuan kemasan industri kepada 300 IKM se-Indonesia," terangnya.

Saat ini, Indonesia menetapkan 10 prioritas nasional untuk "Making Indonesia 4.0". Salah satunya, memberdayakan 3,7 juta UMKM melalui teknologi seperti e-commerce UMKM dan pendanaan.

Ke depan, menurut Gati, unit pelaksana teknis (UPT) harus ditangani orang-orang berkompeten. Soalnya, menjadi ujung tombak bantuan pemerintah pusat.

Dia melanjutkan, Kemenperin fokus mengembangkan sektor makanan pada 2018. Pertimbangannya, tiap daerah memiliki ciri khas makanan.

"Makanan, kan, bahan bakunya, kan, pasti daerah masing-masing. Kalau kerajinan, sebagian impor. Nah, jadi saya fokusnya ke makanan dulu. Kenapa? Karena IKM juga sebagian besar 50 persen itu makanan," urainya.

"Kemudian, makanan ini harus kita branding. Kita bikin brand industrinya dan kita pakai QR code, agar mengetahui produksi dari daerah mana," tutup Gati.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)