logo rilis
Mestinya Kemenag Bebas Korupsi
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
25 Maret 2019, 09:45 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Mestinya Kemenag Bebas Korupsi
ILUSTRASI: RILIS.ID

KASUS operasi tangkap tangan (OTT) Romahurmuzy atau sering disapa Romy beberapa waktu lalu yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum DPP PPP (Partai Persatuan Pembangunan) menegaskan bahwa praktik korupsi di Indonesia sampai saat ini memang tak pandang pelaku dan tempat. Siapa pun “ternyata” mau melakukannya dan di mana pun “ternyata” bisa terjadi. Dalam konteks kepartaian, tidak ada partai politik, dengan dasar formal pendirian apa pun, mulai dari nasionalisme sampai agama, yang benar-benar bersih dari politisi yang korup. Jumlahnya bisa dipastikan bertambah apabila memasukkan nama-nama yang terindikasi korupsi, tetapi hukum tidak menjangkau karena tidak memiliki barang bukti. Hanya sesama politisi saja yang tahu sama tahu. 

Namun, jika berbagai dasar formal pendirian partai politik dibandingkan, Islamlah yang paling menonjolkan aspek moralitas yang paling tinggi. Jangkauan paradigmanya tegas tidak hanya aspek duniawi, tetapi juga setelahnya, ukhrawi. Karena paradigma itu, pengawasan terhadap para politisinya melampaui pengawasan penegak hukum di dunia ini, karena melekat pada diri sendiri. Pengawasan langsung oleh Allah Swt. dan dicatat oleh malaikat Raqib dan Atid. Karena itu, jika pun kesempatan korupsi terbuka dan tidak ada seorang pun penegak hukum yang mampu menjangkaunya, maka seharusnya ada rasa takut melakukannya karena senantiasa diawasi oleh Allah dan hukuman di akhirat di hari pembalasan jauh lebih berat dibandingkan hukuman di dunia. Toh ternyata hal itu tidak membuat politisi muslim menghindari sikap korup. Itulah yang menyebabkan publik masih cukup terkaget-kaget.

Terutama pada dua periode politik terakhir ini, Kementerian Agama mestinya memberikan teladan dalam praktik penyelenggaraan negara yang bersih, bebas dari tindakan korupsi. Nilai-nilai agama mestinya terimplementasi dalam praktik politik dan birokrasinya. Tidak ada satu pun agama yang diakui di Indonesia mengajarkan, bahkan sebaliknya memandang buruk, tindakan korupsi. Di dalam Islam, praktik korupsi merupakan salah satu tindakan yang dikecam keras. Al-Qur’an memasukkannya dalam kategori tindakan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar (al-Nisa’: 29) dan ancaman hukumannya sangat berat, yakni sama dengan memasukkan api neraka ke dalam perut. Nabi Muhammad saw. secara tegas juga mengatakan bahwa orang yang menyuap dan menerima suap masuk neraka (al-mursyî wa al-murtasyî fi al-nâr).

Dalam konteks rekrutmen politik, Kementerian Agama dipimpin oleh menteri yang berasal dari partai politik berdasar formal Islam. Ada beban ganda yang harus ditanggung, yaitu dua lembaga yang dua-duanya menjadikan agama sebagai embel-embel. Ibaratnya, yang dipakai adalah pakaian yang serba putih, tidak hanya baju putih, tetapi juga surban putih, yang karena itu pemakainya harus benar-benar berhati-hati dan menjaga diri agar terhindar dari noda sekecil apa pun. Sebab, sedikit saja noda mengenai, maka akan langsung terlihat dengan jelas. Berbeda dengan apabila yang dipakai adalah pakaiaan dengan warna selain putih. Nodanya akan sedikit tersamar atau bisa disamarkan dengan mudah.

Namun, beban ganda tersebut ternyata tidak membuat para elite politisi dan birokrat di dalamnya berkomitmen untuk membebaskan diri dari tindakan korup. Dengan latar belakang sebagai aktivis dan tokoh agama, hamper bisa dipastikan mereka memiliki pemahaman dan kesadaran tentang bahwa korupsi adalah tindakan terlaknat. Namun, pada kenyataannya penyelewengan kekuasaan di kementerian ini tetap terjadi. Itu disebabkan oleh beberapa hal, di antaranya:

Pertama, ajaran tentang asketisme tidak tertransformasi. Tidak ada perbedaan gaya hidup antara birokrasi di kementerian agama dengan birokrasi di kementerian lain. Padahal sebagai sebuah kementerian yang apalagi dipimpin dan di dalamnya terdapat banyak pribadi yang berasal dari pesantren, dan lebih spesifik lagi pesantren tradisional, dengan ajaran zuhud yang sangat kuat, bahkan pemahaman zuhudnya adalah menghindari dunia, setidaknya menggunakannya hanya sekedarnya saja, mestinya jangankan korupsi, uang yang syubhat pun akan tertolak oleh mereka.  Menurut Ibnu Khaldun, penyebab korupsi tidak jauh-jauh dari kecenderungan untuk hidup bermewah-mewah. Jika para pejabat mampu menghindarkan diri dari gaya hidup mewah, maka setengah problem penyebab korupsi telah bisa diselesaikan. Itu berarti, ajaran tentang hidup asketik hanya sebatas teori, tetapi tanpa implementasi.

Kedua, tersandra oleh partai politik dengan kebutuhan logistik yang sangat besar. Hampir bisa dipastikan bahwa penyelewengan kekuasaan para pejabat yang berasal dari partai politik sangat dipengaruhi oleh kebutuhan kepada logistik untuk menggerakkan mesin partai. Struktur partai politik dari atas sampai paling bahwa membutuhkan penggerak. Untuk menggerakkannya membutuhkan sumber pendanaan yang tidak kecil. Sementara partai politik di Indonesia tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas selain anggaran dari negara yang jumlahnya pun belum seberapa jika dibandingkan dengan kebutuhan riil partai. Itulah sebab, setiap “petugas” partai memiliki “tanggung jawab” untuk memberikan kontribusi finansial untuk keperluan menggerakkan mesin partai itu. Namun, kebiasaan perilaku menyeleweng disebabkan oleh kebutuhan partai itu menyebabkan moralitas politisi menjadi rusak dan kemudian makin rusak. Mereka memanfaatkan kesempatan korupsi bukan hanya sekedar untuk kepentingan partai, tetapi juga mengambil sebagiannya untuk diri sendiri.

Ketiga, pihak luar yang menginginkan untuk terus mendapatkan proyek-proyek yang ada di dalam lingkungan kementerian agama, terutama dalam urusan haji yang meliputi penerbangan, makanan, pemondokan, dll yang semuanya berkaitan dengan dana yang sangat besar. Pihak luar yang telah merasakan keuntungan besar, akan berusaha dengan melakukan segala macam cara, sehingga bisnis mereka terus berlanjut. Di antara yang dilakukan adalah memberikan suap sebagai “upeti” kepada orang dalam. Cara ini tentu saja akan bisa berjalan mulus, karena terdapat birokrat di dalamnya yang berkecenderungan hidup mewah, sehingga menjadi mudah disuap. 

Praktik korupsi yang melibatkan tokoh-tokoh dari lembaga-lembaga dengan embel-embel Islam telah membuat sebagian rakyat menjadi apatis kepada formalitas agama. Bagi mereka, agama hanya dijadikan sebagai kedok untuk menutupi praktik menyimpang yang terjadi.

Setelah kasus ini, Kemenag dan juga partai-partai yang berdasar formal Islam, atau yang sering menjadikan agama sebagai salah satu isu dalam politik, harus benar-benar menekankan komitmen untuk berbenah untuk menjadi lembaga paling bersih di antara yang lain. Sebab, jika tidak, maka apatisme kepada agama akan meningkat. Agama tidak hanya akan dianggap sebagai candu, tetapi lebih dari itu dianggap sebagai penyakit. Ini justru bertentangan dengan tugas kementerian agama dan juga partai Islam untuk menjadikan masyarakat menjadi semakin yakin dan secara konsisten menjalankan agama agar menjadi warga negara yang baik. Kenyataan yang berkebalikan itu berpotensi menyebabkan masyarakat menjadikan sebagai contoh dan lebih celaka lagi apabila berprinsip “guru kencing berdiri, murid kencing berlari.  Wallahu a’lam bi al-shawab.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID