logo rilis
Eksekusi Mati Zaini: Ketika Pemerintah 'Tak Kuasa Melawan Takdir'
Kontributor
Syahrain F.
20 Maret 2018, 19:57 WIB
Eksekusi Mati Zaini: Ketika Pemerintah 'Tak Kuasa Melawan Takdir'
Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menjawab pertanyaan awak media di Gedung Kementerian Luar Negeri, di Jakarta, Senin (19/3/2018). FOTO: RILIS.ID/Syahrain F

RILIS.ID, Jakarta— Siang ini (20/3/2018), demonstran yang terdiri dari para pegiat peduli buruh migran menggelar aksi di depan Kedutaan Besar Arab Saudi, di Jakarta.

Mereka memprotes pelaksanaan eksekusi mati tanpa pemberitahuan yang dijatuhkan pengadilan Arab Saudi kepada rekan sesama buruh migran asal Indonesia bernama Muhammad Zaini Misrin. 

Mengenakan kaos berwarna hitam, yang menandakan simbol duka, pesan yang coba disampaikan adalah " Tolong Arab Saudi Hentikan Hukum Pancung terhadap Pekerja Migran".

Pihak KBRI maupun keluarga Zaini tak mendapat pemberitahuan mengenai rencana eksekusi Zaini yang pada akhirnya dilaksanakan pada 18 Maret lalu, sekitar pukul 11 siang waktu setempat.

Pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri (Kemlu) mengaku telah berupaya maksimal dalam melakukan pendampingan proses hukum.

Direktur Perlindungan WNI Kemlu Lalu Muhammad Iqbal menuturkan, upaya tersebut telah dilakukan pemerintah sejak Zaini ditahan pemerintah Saudi pada 2004.

"Sejak kasus ini muncul pada 2004, hampir semua cara diupayakan untuk membebaskan Zaini dari hukuman mati. Setidaknya, sejak 2004, tim perlindungan WNI dan KBRI Riyadh telah melakukan kunjungan ke penjara sebanyak 40 kali," tutur Iqbal dalam konferensi persnya di Gedung Kementerian Luar Negeri RI, di Jakarta, pada Senin (19/3/2018). 

Namun, di tahun ketika Zaini ditahan, Iqbal mengaku sistem perlindungan TKI saat itu masih belum mapan.

"Sistem perlindungan WNI kita dari 2004 sampai 2010 belum terbangun dengan baik. Dua kasus hukuman mati adalah kasus yang muncul sebelum periode 2010," jelas Iqbal.

Zaini pertama kali bekerja sebagai supir pribadi majikannya di Arab Saudi pada 1992. Dia sempat pulang ke Tanah Air dan kembali ke Saudi pada 1996 untuk kembali bekerja dengan profesi dan majikan yang bernama Abdullah bin Umar.

Pada 13 Juli 2004, Zaini ditahan kepolisian Saudi setelah anak kandung Abdullah menuduhnya telah membunuh majikannya sendiri. 

Sejak itu hingga 2011, Iqbal mengaku, meski telah maksimal, pemerintah Indonesia tidak secara leluasa mendapatkan akses untuk melakukan advokasi dan pendampingan hukum.

November 2008, pengadilan di Mekkah menjatuhi hukum mati Qishos ke Zaini atas tuduhan pembuuhan. 

"Segera setelah itu pengacara mangajukan banding. Namun, pengadilan kasasi menguatkan kembali keputusan yang telah ditetapkan sebelumnya, yaitu hukuman mati qishos," tutur Iqbal.

Berdasarkan penuturan Iqbal, hukum Qishas hanya akan dapat dibatalkan apabila ahli waris atau keluarga korban mau memaafkan tertuduh pelaku pembunuhan, dalam hal ini Zaini.

Karena itu, pemerintah telah memfasilitasi keluarga Zaini ke Saudi sebanyak tiga kali untuk menemui kelurga Abdullah.

"Hanya ahli waris yang bisa membatalkan eksekusi. Namun dalam kasus ini keluarga korban dari awal sama sekali tidak berniat memaafkan," ungkap Iqbal.

Di awal 2017 dan 2018, pemerintah telah dua kali mengajukan peninjauan kembali (PK). Di tingkat pemimpin, Presiden Indonesia telah menyurati Raja Salman sebanyak tiga kali. Persoalan Zaini juga diangkat oleh Presiden Jokowi dalam pertemuannya dengan Raja Salman.

Dubes RI untuk Arab Saudi Agus Maftuh mengatakan, PK tersebut merupakan yang pertama kali diajukan sepanjang sejarah bilateral kedua negara. Agus pun menyatakan, sebagai perwakilan terdekat RI di Saudi, pihaknya telah berupaya maksimal.

Namun, sebagaimana yang dia sampaikan kepada rilis.id ketika dihubungi, "Kami tak kuasa melawan takdir."

"Raja pun tak punya hak utk ini. Ketika ada pangeran yang terbukti membunuh Raja juga tidak bisa menghentikan dan intervensi hukuman," lanjut Agus.


500
komentar (0)