logo rilis
Merintangi Penyidikan KPK, Siap-siap Kena Pasal Ini...
Tari Oktaviani
11 Mei 2018, 14:46 WIB
Merintangi Penyidikan KPK, Siap-siap Kena Pasal Ini...
Mantan kuasa hukum Setya Novanto, Fredrich Yunadi, duduk di kursi terdakwa dalam sidang kasus dugaan merintangi penyidikan Setya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, 5 Maret 2018. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Ahli hukum pidana Universitas Soedirman (Unsoed) Noor Aziz Said menjelaskan, perbuatan pidana yang diatur dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah dapat dikenakan pada pelaku, meskipun upaya menghalangi penyidikannya belum sepenuhnya berhasil.

Hal ini dikatakannya saat Aziz menjadi saksi ahli untuk terdakwa kasus dugaan merintangi penyidikan e-KTP, dokter Bimanesh Sutardjo di pengadilan tindak pidana korupsi, Jakarta, Jumat (11/5/2018).

Dia menilai, dugaan perbuatan pidana dapat disangkakan pada pelaku, sejak saat perbuatan dilakukan. "Soal berhasil atau tidak, itu adalah akibat, bukan unsur perbuatan pidana. Perbuatan dalam Pasal 21 itu tidak harus tercapai dahulu," ujar Noor Aziz.

Sebelumnya, Setya Novanto mengalami kecelakaan saat dicari oleh penyidik KPK pada pertengahan November lalu. Dia hendak dijemput paksa oleh penyidik karena sudah beberapa kali mangkir dari panggilan KPK. Hingga akhirnya dia ditetapkan sebagai DPO.

Dalam kasus ini, dokter Bimanesh bersama Fredrich Yunadi didakwa merintangi penyidikan kasus korupsi proyek pengadaan e-KTP yang menjerat Setnov. Mereka berdua diduga memanipulasi data medis Setnov agar bisa dirawat. 

Bimanesh dan Fredrich Yunadi disebut merekayasa agar Setnov dirawat di Rumah Sakit Medika Permata Hijau pada pertengahan November 2017 untuk menghindari pemeriksaan penyidik KPK.

Editor: Elvi R


500
komentar (0)