Home » Fokus

Mereka yang Minta Pengakuan Negara

print this page Senin, 27/11/2017 | 17:40

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

"Ini bukan hanya soal diskriminasi, tetapi penafian. Negara menafikan warga dan rakyatnya sendiri. Mana boleh seperti ini," Budayawan Radhar Panca Dhana.

PRIA muda dengan Bebeur Baduy melingkar di kepala, duduk di atas trotoar. Ia bersandar pada pagar pembatas di Stasiun Pasar Minggu Jakarta. Sejumlah botol madu terbungkus karung berbaris di hadapannya.
 
"Beli madu, kang," kata dia menawarkan dagangannya ke saya yang berdiri menunggu jemputan ojek online di kawasan tersebut.
 
Saya tersenyum sambil menggelengkan kepala. Alpin (27) pria asal Kanekes, Lebak, Banten ini membalas dengan wajah ramah. Iseng saja, saya bertanya balik memastikan dia adalah warga Suku Baduy.

Tanpa ragu, Alpin mengiyakan. Pemuda berpakaian serba hitam ini juga tak menyangkal kalau dirinya merupakan seorang penghayat kepercayaan. 

Penduduk suku asli di wilayah Banten ini merupakan satu dari sekian banyak kelompok masyarakat Indonesia yang berpegang teguh pada kearifan lokalnya. Terutama terkait urusan kebatinan. Sunda Wiwitan.

"Orang Baduy itu sering dianggap nggak punya agama, kang," kata Alpin. Pun ia mengaku kalau kolom agama di KTP elektronik (e-KTP)-nya, kosong. 

Meski mengaku miris dengan nyinyir orang-orang sekitar, Alpin enggan mengubah keyakinannya. Tak mau juga kalau harus berafiliasi pada satu dari enam agama yang diakui pemerintah hanya sebagai 'tameng'.

Sunda Wiwitan merupakan bagian dari kepercayaan setempat. Seperti budaya, aliran ini lahir dan tumbuh bersama masyarakat lokal. Inilah agama pribumi mereka. Turun temurun diajarkan nenek moyangnya.

(FOTO: Ritual Seba Baduy di Wilayah Banten.  Sumber: Antara)

Sudah sejak lama para penghayat kepercayaan menuntut pengakuan. Masyarakat Suku Baduy sendiri, cerita Alpin mengungkapkan pentingnya identitas tersebut di ritual adat mereka. Seba Baduy di 2016 lalu.

Harapan mereka terkabul. Pada 7 November lalu, para penganut aliran kepercayaan tak perlu ragu lagi menonjolkan diri. Mahkamah Konstitusi (MK) memberikan izin ke mereka lewat putusan hukumnya.
 
MK telah mengabulkan uji materiil yang menjadi aspirasi para penghayat. Aturan terkait pengosongan kolom agama bagi penghayat di Undang-undang Administrasi Kependudukan (Adminduk) dihapuskan. 

Lembaga peradilan tinggi tersebut menilai sejumlah pasal dalam UU ini bertentangan dengan konstitusi, dan menimbulkan diskriminasi.

Pasal 29 ayat 2 Undang-undang Dasar 1945 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Tudingan Anak Haram dari Pernikahan Adat

Wartawan Rilis.id, Afid Baroroh melakukan penelusuran kepada seorang penganut aliran kepercayaan di Bandung, Asep Setia Pujanegara. Ia sempat mengalami diskriminasi karena urusan prinsip kebatinan yang dianutnya.

Dua kali Asep mengalami nasib nahas ini sejak 2001 - 2006. "Perkawinan kami ditolak dinas catatan sipil, lalu tak diizinkan nama saya bersama istri tercantum dalam akte kelahiran anak," kata Asep.

"Negara tak mengakui pernikahan yang digelar dengan adat serta kepercayaan lokal," tambah Penghayat Kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ini.

Ketika itu, tudingan melanda keluarga Asep pada 2003. Anak haram katanya. Tak tercantumnya nama Asep di akte sang anak menimbulkan kontasi negatif. Kumpul kebo, sebutan orang-orang di lingkungannya.

(FOTO: Upacara Pernikahan Penghayat Kepercayaan. Sumber: www.facebook.com/asep.setiapujanegara)

Asep memang tak tinggal diam. Ia mengaku sempat membawa persoalan ini ke ranah hukum. Mula-mula karena status pernikahannya. Ia menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung di 2001 lalu.

Majelis hakim ketika itu memenangkan pihak Asep ketimbang dinas catatan sipil. Namun, pemerintah daerah (pemda) enggan menerima putusan hukum tersebut sehingga mereka ajukan banding ke Pengadilan Tinggi TUN di 2002.

Hasil akhirnya, putusan hukum masih berpihak pada Asep dan keluarga. Tapi, Pemda tetap bersikukuh mempertahankan pakem di aturan mereka. Satu-satunya solusi adalah ke MK. Ia ajukan uji materiil pada 2003.

"Saat itu statusnya masih ditangguhkan sampai di tahun 2006 keluar putusan UU Adminduk," ujar dia.

Berbekal peraturan tersebut, ia kembali mendatangi dinas catatan sipil untuk meminta perubahan akte kelahiran anak.

Sayangnya tak dikabulkan secara utuh. Pihak pemda hanya memberikan secarik kertas ukuran setengah HVS sebagai catatan pinnggir berisi keterangan khusus. 

"Kebijakan ini tentu berat sebelah, dan akte anak kami tidak seperti anak-anak yang baru lahir pada umumnya," kata Asep.

Kondisi ini menjadi luka tersendiri bagi Asep. Menurut dia, putusan MK tak selalu menjadi tempat terakhir untuk berlabuh di payung demokrasi. Ia harap, tak terulang kembali ke masyarakat lainnya.

Jumlah Penghayat Diperkirakan Melonjak

Bila mengacu pada data Sensus Penduduk di 2010, jumlah para penghayat ini masih bisa dianggap sedikit. Tercatat hanya 0,13 persen dari populasi penduduk, atau sekisar 299.617 orang.

Angka tersebut didapat dari indikator 'lainnya' atau mereka yang tak memilih enam agama resmi yang diakui pemerintah. Meski tak menutup kemungkinan para penghayat juga berafiliasi pada salah satu agama.

Berdasarkan data yang tercatat pemerintah, per 30 Juni 2017, ada sebanyak 138 ribu lebih jumlah pemeluk kepercayaan di Indonesia.

"Angka ini tentu akan mengalami lonjakan pascaputusan MK kemarin," kata Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Zudan Arif Fakhrullah saat dikonfirmasi belum lama ini.

Terjadinya lonjakan tersebut bisa saja terjadi karena selama ini, para penghayat cenderung memeluk satu agama tertentu demi kelancaran urusan pelayanan administrasi mereka.

Namun terkait adanya diskriminasi dalam pelayanan publik, khususnya dalam memperoleh dokumen-dokumen kependudukan, menurut Zudan tak boleh jajaran dinas membeda-bedakan.
 
"Tak pernah ada diskriminasi. Semua dilayani dengan baik tanpa melihat agama dan keyakinan seseorang," kata Zudan saat dikonfirmasi belum lama ini.

Terlepas dari soal diskriminasi, bukankah agama ini seharusnya menjadi urusan masing-masing individu dengan Tuhan. Kenapa negara sampai harus ikut campur?

Penulis Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

kolom agamapenghayat kepercayaanputusan MKsuku baduypenghayat bandung