logo rilis
Menyelamatkan KPK dan Upaya Mengembalikan Kepercayaan Publik
Kontributor
RILIS.ID
16 September 2019, 19:34 WIB
Menyelamatkan KPK dan Upaya Mengembalikan Kepercayaan Publik
FOTO: Istimewa

Oleh: Rohmatul Izad

Dosen Filsafat IAIN Ponorogo

Bagi sebagian besar masyarakat, termasuk saya, menyelamatkan KPK sama halnya dengan menyelamatkan Indonesia. Apalagi dalam keadaan yang amat genting seperti sekarang ini, KPK sebagai lembaga Independen antirasuah sangat butuh langkah-langkah penyelamatan. Bila tidak, bukan tidak mungkin Indonesia akan menjadi negara yang otoritarianisme.

Sebagai masyarakat biasa, tentu tak banyak yang bisa kita lakukan. Tapi melihat posisi KPK sekarang, yang sedang diluluhlantangkan dan diporakporandakan oleh banyak pihak, membuat hati nurani kita hancur berkeping-keping dan semakin meyakinkan kita bahwa pemerintah tak layak lagi dipercaya.

Kita tahu bahwa KPK menjadi salah satu lembaga negara yang paling dipercaya oleh publik. Karena kinerja KPK dianggap sangat memuaskan dan menohok jantung permasalahan bangsa Indonesia yang begitu pelik, yakni korupsi dan korupsi. Pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK selama ini, dinilai telah banyak membuka jalan bagi perbaikan Indonesia.

Bila lembaga ini dilumpuhkan, maka jangan harap rakyat akan percaya lagi dengan pemerintah. Karenanya, siapapun yang menjadi bagian dari proses penghancuran KPK, dapat dipastikan, mereka adalah pihak dan lembaga yang memang sudah tidak bisa dan tidak layak lagi untuk dipercaya di republik ini.

Perlu disadari bahwa membangun kepercayaan publik bukan sesuatu yang mudah dilakukan. Berbagai kebijakan pemerintah yang dianggap tidak bermutu dan merugikan rakyat, serta maraknya kasus korupsi di hampir semua bidang, membuat rakyat makin tidak percaya dengan kinerja pemerintah.

Fenomena pelemahan KPK ini juga menandakan bahwa wakil rakyat seakan tak menunjukkan sifat publiknya. Jadi bagaimana mungkin rakyat akan memiliki kepercayaan apabila wakil-wakilnya tak mampu mendengar harapan-harapan rakyatnya. Keterputusan hubungan komunikatif antara rakyat dan wakilnya menyebabkan rakyat tak dapat menyuarakan aspirasinya, dan wakil rakyat pun terkesan abai terhadap aspirasi itu.

Jadi jangan salahkan rakyat bila mereka lebih suka datang ke acara-acara massa. Dalam aksi masa inilah, rakyat merasa lebih dapat meluapkan secara langsung aspirasi politiknya. Dengan kata lain, mereka hampir tak butuh lagi aspirasi melalui parlemen. Rakyat, dengan demikian, tidak percaya lagi dengan mekanisme keterwalikan.

Sebagai contoh, program pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK adalah salah satu yang terbaik di Indonesia. Itu berarti, pihak yang ingin meluluhlantangkan KPK, katakanlah parlemen atau siapa saja yang ada di balik itu, adalah para koruptor yang selalu saja ingin mengelabuhi publik dengan licik dan tidak bermoral.

Dari fakta ini bisa diterawang, bahwa betapa “para penjahat itu” memiliki kekuatan yang sangat dasyat dan masif, yakni para koruptor dan jejaring-jejaringnya. Mereka mampu menegosiasikan aturan Undang-undang yang akan memuluskan aksi-aksi licik dengan mengorbankan rakyat.

Harusnya, ada upaya komunikatif dahulu sebelum membahas revisi UU KPK. Jadi pemerintah dan DPR tidak boleh seenaknya sendiri main bahas sana-sini yang KPK pun, sebagai lembaga yang dipersoalkan, tak pernah diajak bicara. KPK malah tampak seperti boneka mainan yang mudah sekali dikontrol oleh tangan-tangan jahat yang memiliki kepentingan terselubung.

Karenanya, upaya komunikasi itu sangat penting dilakukan, di samping agar kepercayaan publik tetap terjaga, juga akan membuat rakyat merasa benar-benar memiliki keterwakilan di parlemen. Rakyat itu tak butuh yang muluk-muluk, mereka hanya butuh bukti bahwa perwakilan mereka dapat bekerja dengan baik dan benar, apalagi soal revisi UU KPK ini, yang jelas-jelas akan berimbas kepada rakyat.

Bila revisi UU KPK ini pada akhirnya akan disahkan, maka hancur sudah mimpi-mimpi rakyat dan, jangan harap rakyat akan percaya lagi dengan pemerintah. Sebab, korupsi ini termasuk persoalan pelik yang paling merusak sendi-sendi kebangsaan. Bila lembaganya dilemahkan, katakanlah kekuasaannya dibatasi, maka dapat dipastikan korupsi akan makin subur dan para penjahat itu semakin bisa tidur nyenyak tanpa perlu dihantui mimpi buruk operasi tangkap tangan dan lain sebagainya.

Harapan saya, dan mungkin Anda sekalian, perlu kiranya Bapak Presiden bicara baik-baik dengan KPK. Dengarkan curhatan para awak KPK dan hal-hal lain yang sejauh ini menjadi kegundahan lembaga antirasuah ini. Dengan itu, saya yakin, Presiden akan bisa berpikir secara jernih dan bisa segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelamatkan KPK.

 

 

 

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID