logo rilis
Menteri Hanif: Pekerja Asing Hanya Mengisi Sebagian Kecil Lapangan Kerja
Kontributor
Zul Sikumbang
20 April 2018, 15:27 WIB
Menteri Hanif: Pekerja Asing Hanya Mengisi Sebagian Kecil Lapangan Kerja
Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri di ruang kerjanya. FOTO: RILIS.ID/Zul Sikumbang

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Tenaga Kerja M Hanif Dhakiri membantah bila Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Tenaga Kerja Asing, tidak berpihak pada tenaga kerja Indonesia. Menurut Hanif, Perpres TKA justru menjadi instrumen untuk menggenjot penciptaan lapangan kerja melalui skema investasi. Dengan investasi, lapangan kerja tercipta dan ekonomi Indonesia akan bergerak lebih cepat. 

"Perpres TKA hanya memberi kemudahan dari sisi prosedur dan proses birokrasi perizinan agar tidak berbelit-belit. Asal tahu saja, perizinan yang berbelit-belit itu bukan hanya terkait TKA, tapi juga izin-izin lain terkait investasi maupun pelayanan publik. Presiden ingin semua disederhanakan dan diperbaiki agar lebih cepat dan efisien," kata Hanif dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Jumat (20/4/2018).

Politisi PKB ini menyatakan, perizinan TKA hanya salah satu bagian yang disederhanakan agar tidak berbelit-belit dan menghambat investasi. Kenapa harus disederhanakan? Agar investasi meningkat dan lapangan kerja meningkat.

"Sehingga daya saing kita sebagai bangsa juga meningkat, karena kita masih kalah dengan negara-negara tetangga di ASEAN. Kita perlu investasi karena kita enggak bisa mengandalkan APBN belaka," ucap Hanif.

Ia juga memastikan, Pemerintah pasti berpihak pada rakyat sendiri. Membuat iklim investasi lebih baik agar penciptaan lapangan kerja lebih banyak merupakan bentuk pemihakan yang jelas.

"Menyiapkan SDM kita agar lebih berdaya saing melalui pendidikan dan pelatihan vokasi itu juga pemihakan yang jelas, sehingga rakyat kita mampu mengisi lowongan kerja yang ada," tegas Hanif

Menurut Hanif, datangnya investasi asing yang diikuti dengan hadirnya TKA adalah hal wajar. Toh, katanya, TKA hanya mengisi sebagian kecil saja dari lapangan kerja yang tercipta.

"Bagian terbesarnya tetap diisi oleh rakyat kita sendiri. Buat investor atau pengusaha, pasti lebih menguntungkan memakai tenaga kerja lokal daripada TKA. Mana ada pengusaha cari rugi? Semua pasti mau untung," tutur alumni IAIN Salatiga ini.

Mantan aktivis PMII ini pun mencontohkan, misalnya saja ada pengusaha dari Indonesia yang menginvestasikan uangnya di Thailand untuk membangun smelter, dan memerlukan tenaga kerja hingga 5 ribu orang selama dua tahun, tentunya tak mungkin membawa tenaga kerja semuanya dari Indonesia.

"Pertanyaannya, apakah logis Anda membawa 5 ribu pekerja dari Indonesia ke Thailand? Enggak logis kan? Karena Anda sebagai pengusaha bisa bangkrut karena itu. Biaya mendatangkan TKA tentu lebih mahal dibanding menggunakan tenaga kerja lokal. Tapi enggak logis juga kalau Anda tidak membawa pekerja dari negara Anda sama sekali. Kenapa? Karena Anda perlu orang yang dipercaya untuk mengontrol jalannya pekerjaan agar sesuai rencana dan tepat waktu," paparnya.

Karena itu, menurut Hanif, yang logis bagi pengusaha adalah dari kebutuhan 5 ribu tenaga kerja itu, mungkin membawa 200 atau 300 orang tenaga kerja dari Indonesia. Sisa kekurangannya pasti tenaga kerja Thailand yang direkrut dalam jumlah lebih besar dibanding TKA.

"Begitu smelter jadi, TKA-nya juga secara bertahap akan berkurang dan makin banyak lagi tenaga kerja lokal yang masuk. Begitu nalarnya yang logis. Jadi, enggak benar dan sangat menyesatkan jika ada yang bilang lapangan kerja yang tercipta dari investasi itu bukan untuk orang Indonesia, tapi orang asing. Lapangan kerja yang kita ciptakan, ya, pasti buat rakyat kita, bukan yang lain," pungkas Hanif.

Editor: Eroby JF


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)