logo rilis
Mensos Panggil Seluruh Kepala Daerah, Kenapa?
Kontributor
Elvi R
03 Mei 2018, 15:39 WIB
Mensos Panggil Seluruh Kepala Daerah, Kenapa?
Mensos Idrus Marham. FOTO; RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Kementerian sosial mengundang seluruh bupati dan wali kota untuk mengevaluasi pelaksanaan Program Keluarga Harapan (PKH) serta mendapatkan masukan dari daerah.

"Dalam rapat koordinasi nasional ini ada dua agenda besar yang dibahas, pertama terkait evaluasi pelaksanaan PKH selama ini dan kedua kita ingin mendapatkan masukan terutama dalam rangka menghadapi proyeksi peningkatan indeks penerimaan PKH," kata Menteri Sosial Idrus Marham di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Mensos Idrus Marham menjadi pembicara dalam rakornas PKH yang dihadiri sekitar 700 undangan.

Dia mengatakan, di beberapa daerah masih muncul sejumlah masalah menyangkut masalah data yang harus diharmonisasi. Selain itu juga masalah jumlah pendamping PKH dengan jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) terkait kondisi lapangan.

"Daerah yang secara teritorial sulit dijangkau mereka mengusulkan supaya keluarga yang didampingi tidak sebanyak 250 KPM tapi mungkin bisa dikurangi menjadi 50 atau 100 KPM," katanya.

Serta menyangkut sinergitas antara program di Kementerian Sosial dengan program-program di daerah yang dibiayai oleh APBD.

Menurut Idrus, secara teknis sinergi program tersebut tidak bermasalah dan tetap satu tujuan yaitu menurunkan angka kemiskinan. Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos Harry Hikmat mengatakan, PKH turut berkontribusi terhadap penurunan angka kemiskinan dan kesenjangan di Indonesia.

Hal tersebut karena penerima PKH juga merupakan penerima beragam bantuan sosial dan subsidi lainnya yang terintegrasi seperti beras sejahtera, Bantuan Pangan Non Tunai, Program Indonesia Sehat, Program Indonesia Pintar dan lainnya.

Untuk itu rakornas tersebut penting sebagai momentum dalam rangka memastikan pelaksanaan PKH efektif mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial.

Dalam rakornas tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman antara Kementerian Sosial dengan para pihak PKH seperti dengan Yayasan Bina Swadaya tentang pemberdayaan sosial KPM PKH, dengan Usaha Kecil dan Menengah Industri Kecil Menengah (UKM/IKM) Nusantara dan lainnya.

Sumber: ANTARA


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)