Home » Elektoral

Menohok, Pernyataan Tjahjo untuk SBY dan Prabowo

print this page Sabtu, 12/8/2017 | 18:19

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo, menyindir Presiden keenam RI, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), dan Ketua Umum DPP Gerindra, Prabowo Subianto, terkait Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (RUU Pemilu) yang disahkan DPR RI, 21 Juli silam.

'Sentilan' dilayangkan mantan Sekretaris Jenderal DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, menyusul pernyataan kritik keduanya terkait adanya ambang batas presidensial (presidential threshold) sebesar 20 persen kursi Parlemen atau 25 persen suara nasional pada RUU Pemilu tersebut.

​"Yang berhak memutuskan apa pasal ini bertentangan atau tidak (dengan konstitusi, red), ya cuma MK (Mahkamah Konstitusi). Ketua parpol (partai politik), mantan presiden, enggak punya kewenangan," ujar Tjahjo di Jakarta, Sabtu (12/8/2017).

Hampir sepekan setelah RUU Pemilu disahkan atau pada 27 Juli 2017, Prabowo mendatangi kediaman SBY yang juga Ketua Umum DPP Demokrat di Cikeas, Jawa Barat. Pertemuan kedua pimpinan partai oposisi Istana itu, salah satunya didorong pengesahan alas hukum 'pesta demokrasi'.

Usai pertemuan, Prabowo menyebut eksistensi presidential threshold pada kontestasi 'kotak suara' 2019 merupakan lelucon politik. Karenanya, memilih tak bertanggung jawab atas pengesahan RUU Pemilu, lantaran ogah ditertawakan sejarah.

Setali tiga uang, SBY turut menyampaikan kekecewaannya atas kehadiran pasal ambang batas presidensial untuk Pemilu Presiden (2019) yang digelar bersamaan dengan pemilihan legislatif (pileg). Katanya, aturan itu "melukai rakyat".

"Kalau tiap orang berhak ngomong ini melanggar konstitusi, ya berantakan," kata Tjahajo menerangkan alasannya memberikan respons menohok dalam mengomentari pernyataan SBY dan Prabowo.

"Kalau enggak puas, silakan gugat di MK. Semua keputusan di MK," tandas mantan Anggota Komisi I DPR RI itu.

Sebagai informasi, Demokrat dan Gerindra merupakan pihak yang menolak pengaturan presidential threshold pada RUU Pemilu, selain Partai Amanat Nasional (PAN) serta Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Mengetahui jumlah suara mereka kalah dibanding enam partai Koalisi Indonesia Hebat (KIH), akhirnya memilih meninggalkan (walk out) ruang rapat paripurna dengan agenda pengesahaan RUU Pemilu yang berlangsung sampai dini hari.

Penulis Fatah H Sidik

Tags:

Tjahjo KumoloSBYPrabowo SubiantoUU Pemilu

loading...