logo rilis
Menkumham Lupa Sudah Tandatangani PKPU Larangan Eks Koruptor Nyalon DPD
Kontributor

05 Juni 2018, 20:30 WIB
Menkumham Lupa Sudah Tandatangani PKPU Larangan Eks Koruptor Nyalon DPD
Hadar Nafis Gumay. FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Pakar kepemiluan, Hadar Nafis Gumay, menilai aneh sikap Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly yang menolak menandatangani Peraturan KPU (PKPU) tentang pencalonan anggota DPR dan DPRD karena salah satu kontennya melarang mantan koruptor jadi calon anggota legislatif.

Pasalnya, kata mantan pelaksana tugas Ketua KPU ini, sebelumnya Yasonna Laoly sudah menandatangani PKPU Nomor 14 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang juga memuat larangan serupa. PKPU itu pun kini sudah berlaku.

"Pak Menteri lupa, PKPU 14/2018 tentang Pencalonan Anggota DPD yang memuat larangan serupa sudah ditandatangani dan berlaku," papar Hadar, Jakarta, Selasa (6/5/2018).

Pendiri Centre for Electoral Reform (Cetro) ini juga memaparkan, proses pengundangan itu sifatnya administratif. Ketidaksetujuan substasi, katanya, harusnya sudah diselesaikan dalam proses konsultasi di DPR, yang Pemerintah dan Bawaslu juga terlibat.

"Kewenangan KPU secara mandiri menetapkan (PKPU, red) melalui rapat plenonya. Mari kita hormati. Jika ada kemudian keberatan dengan peraturan, maka dapat melakukan pengujian ke MA," tutur Hadar.

Menurutnya, dalam waktu yang sempit menuju Pemilu 2019, pengaturan dalam PKPU adalah jalan yang tersedia. Ia pun berharap, penolakan yang direncanakan Menkumham tidak menganggu kelancaran penyelenggaraan pemilu, mengingat masa pendaftaran calon tinggal 27 hari lagi.

"Teruslah fokus dan semangat para Penyelenggara Pemilu," imbau Hadar.

Sebelumnya, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly mengisyaratkan menolak menandatangani draf rancangan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) soal larangan mantan narapidana kasus korupsi menjadi calon anggota legislatif (Caleg). Sebab menurutnya, PKPU tersebut bertentangan dengan UU.

Baca juga: Menteri Yasonna Tak Sudi Teken PKPU soal Larangan Eks-Koruptor Nyaleg

"Jangan dipaksa saya menandatangani sesuatu yang bertentangan dengan UU itu saja," ujar Yasonna di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (4/6).

Lebih lanjut, Yasonna menilai, tujuan dari aturan yang melarang napi eks korupsi menjadi caleg sebenarnya baik. Namun, kata dia, caranya tidak tepat. Untuk itu, ia menyarankan agar KPU membuat aturan lain yang tidak bertentangan dengan UU di atasnya.

Apalagi, ucap politisi PDIP ini, KPU tidak memiliki kewenangan untuk mencabut hak politik seseorang maju di Pemilu Serentak 2019. Pencabutan hak politik bisa dilakukan sesuai perintah UU atau keputusan pengadilan.

"Jadi yang bisa menghilangkan hak adalah UU, keputusan pengadilan. Kalau orang itu keputusan pengadilan dia maka orang itu dicabut oleh keputusan pengadilan," tukas Yasonna.

Pernyataan Yasonna ini mengomentari empat draf PKPU yang diserahkan Ketua KPU RI Arief Budiman ke Kemenkumham pada Senin (4/6) siang pukul 15.00 WIB untuk mendapat pengesahan. Salah satu PKPU itu berisi aturan tentang pencalonan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Dalam PKPU tersebut, seseorang yang berstatus mantan koruptor tidak diperbolehkan untuk mencalonkan diri sebagai wakil rakyat di DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kab/kota.

"PKPU yang baru kami kirim ada empat, (tentang) kampanye, dana kampanye, pencalonan legislatif, dan pencalonan presiden dan wakil presiden. Tadi kami selesaikan sampai jam 14.00 WIB soal PKPU kampanye dan pencalonan DPR, DPD, dan DPRD. Saya sudah minta ke Biro Hukum supaya dikirim, mudah-mudahan masih buka karena tadi dikirim sebelum pukul 15.00 WIB," kata Arief.

Atas penolakan Yasonna itu, Anggota Presidium Majelis Nasional Korps Alumni Mahasiswa Islam (KAHMI) Sigit Pamungkas menilai Yasonna tidak memiliki wewenang untuk meninjau kembali isi draf PKPU yang telah dibahas bersama dengan Pemerintah dan DPR, serta disahkan dalam rapat pleno KPU.

Baca juga: KAHMI Nilai Kemkumham Tak Berwenang Tinjau Draf PKPU

"Tidak ada ruang bagi Kemenkumham untuk melakukan review substansi draf peraturan KPU, karena ruang untuk (review) itu sudah selesai, dan Pemerintah dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri sudah terlibat di dalamnya," kata Sigit, Jakarta, Selasa (5/6).

Komisioner KPU periode 2012-2017 itu menambahkan, Kemenkumham hanya memiliki kewenangan untuk mencatatkan PKPU yang sudah disepakati di DPR, sehingga tidak ada regulasi yang menyatakan Kemenkumham berhak mengulas konten PKPU tersebut.

"Jadi, terlalu berlebihan kalau Kemenkumham melakukan review substansi, peran Kemenkumham tidak di sana. Perannya adalah mengadministrasikan produk hukum yang dibuat KPU, sehingga PKPU itu menjadi tercatat dalam lembar negara," jelasnya.

Dukungan atas PKPU larangan mantan koruptor jadi caleg juga datang dari DPR RI. Ketua Komisi II DPR RI, Zainuddin Amali, bahkan meyakini semua PKPU yang disahkan KPU berdasarkan pada UU.

"Saya kira KPU pasti mendasarkan semua aturannya berdasarkan UU. Tidak mungkin mereka mau mengeluarkan aturan yang bertentangan atau berbeda dengan UU," kata Amali.

Hal sama disampaikan Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi). Menurut Formappi, PKPU larangan mantan koruptor jadi caleg demi mencegah korupsi beranak pinak.

"Ketidaktegasan parpol dan DPR ini akan membuat korupsi terus beranak-pinak," kata peneliti senior Formappi, Lucius Karus.

Karena itu, ia pun berharap, seluruh lapisan masyarakat bisa mendukung KPU yang menolak eks koruptor menjadi caleg. Dengan begitu, lanjutnya, sosok caleg yang terpilih menjadi anggota DPR di Senayan nanti merupakan politisi yang bersih dan berintegritas. 

"Pilihan untuk mengikuti semangat KPU melawan koruptor yang masih mau jadi caleg ini harus merasukki setiap warga negara agar pada saat memilih kandidat dalam pemilu, faktor integritas menjadi sesuatu yang mendasar untuk dipertimbangkan," harapnya.

Kini bola ada di Pemerintah, apakah tetap menolak menandatangani PKPU yang akhirnya tidak hanya menganggu tahapan Pemilu 2019, namun juga membuka celah lahirnya koruptor-koruptor baru, atau sepakat dengan KPU.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)