logo rilis
Menkumham Heran Publik Bereaksi soal Gelandangan Bisa Masuk Penjara
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
20 September 2019, 21:30 WIB
Menkumham Heran Publik Bereaksi soal Gelandangan Bisa Masuk Penjara
FOTO: RILIS.ID

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Laoly, merasa heran dengan polemik yang muncul di publik terkait pasal gelandangan dalam RKUHP yang bisa masuk penjara. Dirinya pun mempertanyakan mengapa pasal itu baru diributkan sekarang.

Yasonna mengatakan, sejak dulu masyarakat tidak ribut soal pasal pidana terkait gelandangan. Padahal, menurutnya, persoalan itu sudah ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 

"Mengapa tidak ribut kita dulu dalam gelandangan dapat dipidana? Ada rupanya eksploitasi besar-besaran tentang penggelandangan sampai sekarang?" kata Yasonna di Jakarta, Jumat (20/9/2019). 

Yasonna menilai, justru peraturan terkait gelandangan itu diperbaiki di dalam Rancangan KUHP yang baru.

"Pasal dalam RKUHP itu mengatakan jika terjadi gelandangan dan pengemis, maka akan dikirim ke rumah panti, dididik menjadi orang bekerja," ujar dia.

Dia mengklaim bahwa RKUHP lebih manusiawi ketimbang KUHP yang lama. Apalagi di dalam pembahasannya melibatkan mantan Direktur Jenderal Hak Asasi Manusia, Harkristuti Harkrisnowo.

"Di dalam pembahasannya ada Profesor Tuti selaku mantan Dirjen HAM, yang sangat pro gender," ungkapnya. 

Menurut Yasonna, datangnya kecurigaan bahwa RKUHP dapat mempidana gelandangan dan pengemis adalah ilusi yang diciptakan saat ada perbaikan aturan di dalam KUHP itu yang menurutnya lebih berat hukumannya.

Sumber: Antara




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID