logo rilis

Menko Luhut Diharapkan Tak Paksa Presiden Lanjutkan Reklamasi
Kontributor

22 Oktober 2017, 22:02 WIB
Menko Luhut Diharapkan Tak Paksa Presiden Lanjutkan Reklamasi
Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan (batik cokelat). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Politisi Gerindra, Anggawira, meminta Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan tak memaksa Presiden Joko Widodo melanjutkan reklamasi Teluk Jakarta. Dasarnya, banyak ketidaksinkronan regulasi yang ada.

"Seperti adanya peraturan perundang-undangan di tingkat pusat, sehingga berdampak pada peraturan-peraturan turunan di bawahnya. Belum lagi masalah IMB (Izin Mendirikan Bangunan) yang belum ada," ujarnya dalam siaran pers yang diterima rilis.id di Jakarta, Minggu (22/10/2017).

Baca: Jelang Pelantikan, Menko Luhut "Hadiahi" Anies PR

Ketidaksinkronan tersebut, misalnya, seperti Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 52 Tahun 1995 dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 122 Tahun 2012. Terlebih, Anggawira mengingatkan, Gubernur Anies Baswedan masih mengkajinya sampai sekarang.

"Merujuk pada peraturan-peraturan tersebut, perizinan reklamasi yang selama ini dipikirkan Luhut masih belum cukup atau belum memadai untuk mencabut moratorium reklamasi," tegasnya. Apalagi, bagi dia, hasil kajian Deputi III Bidang Koordinasi Infrastruktur Menko Maritim tak transparan, lantaran tidak dipublikasikan ke masyarakat.

Baca: Reklamasi Menguji Anies-Sandi

Karenanya pula, Anggawira meminta Menko Luhut tak memaksakan kehendaknya melanjutkan megaproyek pulau artifisial di Pantai Utara Jakarta. "Masyarakat tentu berhak tahu, apalagi ini akan berdampak langsung bagi kesejahteraan masyarakat pesisir," tuntasnya.

Baca: Ihwal Reklamasi, Sandi Hindari Luhut


#DKI Jakarta
#Reklamasi Jakarta
#Luhut Panjaitan
#Anies-Sandi
#Jokowi
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)