R. Siti Zuhro

Profesor riset Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI).

Menjaga Demokrasi Partisipatoris

Selasa, 26/9/2017 | 00:50

SECARA prinsip, usulan revisi UU No. 29 Tahun 2007 harus bisa menjawab mengapa UU ini direvisi. Revisi ini harus dilakukan secara komprehensif kontinum, dan mengacu pada implementasinya selama ini. Intinya, hasil revisi nanti bisa menjadi payung hukum baru bagi Pemprov DKI Jakarta dalam memajukan Jakarta sebagai ibu kota negara.

Mengembalikan mekanisme pilkada ke model sebelumnya yaitu gubernur ditunjuk presiden perlu dikaitkan dengan posisi dan fungsi gubernur. Apakah penguatan provinsi dan peran gubernur dimaksudkan sebagai wakil pemerintah pusat atau sebagai daerah otonom.

Kalau provinsi diletakkan sebagai wakil pemerintah pusat dan titik tekan otonomi daerah ada di kabupaten dan kota, maka pilkada langsung tidak relevan. Tapi kalau penguatan provinsi/peran gubernur lebih condong sebagai daerah otonom dan titik berat otonomi daerah ada di provinsi, maka pilkada langsung sangat signifikan.

Dalam konteks DKI Jakarta, hal-hal tersebut di atas harus menjadi pertimbangan serius. Harus dipikirkan dampak positif dan negatif dari perubahan pasal dan ayat tentang poin mekanisme pilkada terhadap pemerintah daerah dan kualitas demokrasi. Dan tak kalah pentingnya juga adalah kemanfaatannya untuk jangka panjang.

Revisi UU tidak boleh dirumuskan dan ditetapkan karena kuatnya tarikan kepentingan atau pertimbangan kepentingan sesaat. Sebab, UU yang dihasilkan dengan hanya mempertimbangkan cara-cara tersebut menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat dan akhirnya digugat di MK.

Khusus tentang pasal mekanisme pilkada langsung yang perlu direvisi adalah apakah syarat 50 + 1 masih relevan untuk DKI Jakarta.

Usulan untuk mengaplikasikan pilkada satu putaran tampaknya bisa menjadi win-win solution ketimbang mengubahnya menjadi pilkada via penunjukan gubernur oleh presiden. Selain model penunjukan tersebut terbaca sangat elitis, juga menghapus sistem demokrasi partisipatoris: dari "rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat".