logo rilis
Menhub Pastikan Bayar Asuransi untuk Korban Tragedi KM Sinar Bangun
Kontributor
Yayat R Cipasang
23 Juni 2018, 17:36 WIB
Menhub Pastikan Bayar Asuransi untuk Korban Tragedi KM Sinar Bangun
Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi meyakinkan, pemerintah akan bayar asuransi untuk korban tragedi tenggelamnya Kapal Motor (KM) Sinar Bangun 5 yang terjadi di Perairan Danau Toba pada Senin (18/6) yang lalu. PT Jasa Raharja akan segera membayarkan asuransi kepada para korban.

"Terkait dengan apa yang terjadi di Danau Toba Senin lalu, saya ingin khususnya kepada PT Jasa Raharja agar membayarkan asuransi untuk para korban," kata Menhub yang di Jakarta, Sabtu (23/6/2018).

"Saya mengingatkan juga untuk PT Jasa Raharja, agar asuransi ini dibayarkan dalam jumlah sesuai dengan seharusnya yang mereka dapatkan," tambah Menhub Budi seperti dikutip dalam laman Kemenhub.

Pemberian asuransi ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah kepada korban atas insiden yang terjadi kemarin. Diharapkan kepada seluruh korban maupun pihak keluarga korban mendapatkan secara adil dan merata.

"Harapannya tentu agar seluruh korban mendapatkan asuransi secara adil dan rata, semuanya dapat. Karena ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab pemerintah," ujar Menhub.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Perhubungan juga memberikan apresiasi kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) atas tindakan tegas yang dilakukan kepada nakhoda kapal yang lalai.

"Saya sangat mengapresiasi apa yang dilakukan oleh Polri, karena telah menindak tegas nakhoda yang lalai dalam menjalankan tugas," imbuh Menhub Budi.

Dijelaskan oleh Menhub, bahwa sanksi yang akan dikenakan kepada nakhoda yang lalai tidak hanya sanksi administrasi melainkan juga akan dikenakan sanksi pidana.

"Karena sanksi yang kita kenakan pada nakhoda yang lalai tidak hanya sanksi administrasi, namun juga sanksi pidana. Sehingga Polri bertanggung jawab untuk menindak mereka secara hukum," tutup Menhub.


komentar (0)