logo rilis
Menhan Tolak Usulan Wajib Militer
Kontributor
Nailin In Saroh
19 Juni 2019, 22:00 WIB
Menhan Tolak Usulan Wajib Militer
Menteri Pertahanan, Ryamizard Ryacudu,

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Pertahanan Republik Indonesia Ryamizard Ryacudu menolak usulan penerapan wajib militer (wamil). Menurutnya, untuk sementara ini belum perlu menerapkan wajib militer lantaran Indonesia tidak sedang atau akan berperang.

"Kita kan belum mau perang. Mindset Pancasila dulu yang disiapkan," ujar Ryamizard sebelum mengikuti rapat kerja tertutup dengan Komisi I DPR RI di Senayan, Jakarta, Rabu, (19/6/2019).

Menhan berpendapat, di masa depan perang yang akan terjadi adalah perang pola pikir. Pemikiran Pancasila, menurutnya, akan tertantang dengan perubahan zaman yang semakin pesat. Karenanya, kata dia, menjaga pola pikir menjadi lebih penting dari pada penerapan wamil.

"Ke depan perang kita adalah perang mindset, mengubah pola pikir. Untuk itu ya biar tidak diubah-ubah Pancasila harus dipatrikan ke setiap warga negara ya. Untuk itu yang harus kita lakukan. Ini saja belum selesai," tuturnya.

Sehingga, menurut Ryamizard, saat ini yang paling penting adalah menanamkan ideologi Pancasila kepada masyarakat melalui program bela negara. Mantan Kepala Staf Angkatan Darat itu menambahkan Pancasila merupakan simbol yang mempersatukan bangsa dan negara.

Pancasila, lanjut dia, juga menjadi benteng agar masyarakat tidak terpengaruh dengan paham lain yang tidak sesuai dengan Indonesia.

"Bagaimana mindset kita ini tidak diubah oleh khilafah, mendirikan negara Islam. Tetap Pancasila. Itu paling penting. Kalau kita wajib militer, tapi ini (kepala) tidak diisi, berubah, itu yang bahaya," katanya.

Ryamizard juga meminta bagi siapa pun yang tidak menginginkan Pancasila untuk keluar dari Indonesia. "Yang tidak suka Pancasila, saya bilang dari dulu, keluar dari negara, jangan indekos terus," tegasnya.

Dia mengatakan, wajib militer juga tak mudah dilaksanakan. Oleh karena itu, pihaknya masih akan fokus pada penerapan bela negara yakni dengan menanamkan jiwa dan pemikiran sesuai dengan dasar negara Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 ke benak masyarakat dan khususnya pada aparat militer.

"Tidak mudah itu ya (wajib militer). Itu salah satu wacana dari anak bangsa boleh-boleh saja. Tapi dari Kemenhan belum memikirkan itu dulu," tandasnya.

Sebelumnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menyerahkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LPH) atas Laporan Keuangan Kementerian Pertahanan untuk Tahun 2018 kepada Menhan Ryamizard Ryacudu, Senin 17 Juni lalu.

Dalam penyerahan laporan itu, Anggota I BPK, Agung Firman Sampurna menyampaikan apresiasi terhadap pencapaian Kemenhan. Dia juga mengusulkan agar ada peningkatan pada Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yaitu penerapan wajib militer (wamil).

 




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID