logo rilis

Menghentikan Korupsi
kontributor kontributor
Mohammad Nasih
01 November 2018, 06:10 WIB
Pengajar di Program Pascasarjana Ilmu Politik UI dan FISIP UMJ. Guru Utama di Rumah Perkaderan MONASH INSTITUTE
Menghentikan Korupsi
ILUSTRASI: Hafiz

TINGKAT korupsi di Indonesia kian meninggi dan karena itu sangat mengkhawatirkan. Pada semua partai politik yang memiliki wakil di lembaga legislatif,  terdapat pejabat yang terlibat tindak pidana korupsi. Tidak hanya di rumpun kekuasaan eksekutif, korupsi juga terjadi dan melibatkan para pejabat di lembaga legislatif, bahkan juga lembaga yudikatif. 

Dalam tahun 2018, tidak kurang dari 100 kepala daerah dari berbagai partai dijerat oleh KPK. PDI-Perjuangan menjadi partai politik dengan jumlah pejabat terbanyak yang terlibat dalam tindak pidana korupsi ini. Belum lama Setya Novanto, yang menjabat Ketua DPR dan sekaligus Ketua Umum Partai Golkar “diringkus” oleh KPK, kini menyusul Taufik Kurniawan, Wakil Ketua DPR, ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi anti risywah itu. 

Cukup sering juga para penegak hukum yang mestinya terbebas dari tindak pidana korupsi, justru ikut terjaring dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan oleh KPK.

Pada kasus-kasus korupsi yang melibatkan pejabat-pejabat tersebut, nampak bahwa di antara motif umumnya adalah mendapatkan keuntungan material dengan cara mensyaratkan fee jika ada anggaran yang dialokasikan oleh lembaga legislatif dan jika perusahaan tertentu berhasil menjadi pemenang tender. 

Umumnya, anggaran yang mestinya digunakan untuk sebesar-besar kepentingan rakyat, dipotong 5-20 persen, karena harus dibagi-bagi di antara mereka. Karena itulah, banyak sekali proyek yang tidak sesuai dengan standar minimal kualitas yang telah ditentukan. Itulah yang menyebabkan tidak sedikit gedung ambruk tidak lama setelah diresmikan, jalan-jalan yang baru selesai dikerjakan kembali berlubang, dan lain-lain. Tentu publiklah yang dirugikan. 

Karena itu, harus ada langkah nyata dan serius untuk menghentikan korupsi, sebelum kerugian yang makin besar terjadi dan kepercayaan kepada penyelenggara makin tipis terkikis. Untuk melakukannya, dua langkah dasar harus dilakukan, yaitu: membangun paradigma yang lurus tentang gaya hidup penyelenggara negara dan  membangun sistem yang tidak memaksa orang untuk korupsi. 

Menurut Ibnu Khaldun, penyebab utama tindakan korupsi adalah kecenderungan untuk hidup bermewah-mewah. Jika penyelenggara negara memiliki kecenderungan hidup mewah, sementara mereka tidak memiliki sumber keuangan yang memadai untuk memenuhi kecenderungan itu di satu sisi, dan di sisi lain memiliki kekuasaan yang besar terhadap anggaran, maka kecenderungan mereka untuk menyalahgunakan kekuasaan bisa besar. 

Kekuasaan akan benar-benar dioptimalkan untuk menghasilkan uang guna memenuhi hasrat hedonistik yang akan terus meningkat. Kemewahan duniawi sering diibaratkan air laut yang jika diminum tidak akan pernah membuat dahaga berkurang atau hilang, tetapi bahkan sebaliknya justru akan membuat orang yang meminumnya makin kehausan. Karena itulah, para pejabat yang sudah berlimpah harta kekayaan tetapi mengidap penyakit hedonistik ini justru makin berkecenderungan untuk korupsi dalam jumlah yang jauh lebih besar. 

Paradigma ini harus diubah. Yang memiliki kesempatan berperan untuk melakukannya sesungguhnya adalah partai politik yang memiliki berbagai fungsi, di antaranya yang paling utama adalah pendidikan dan juga rekrutmen politik. Partai politik seharusnya memberikan perspektif tentang tujuan politik adalah menata negara dengan cara mentransformasikan nilai-nilai kebenaran guna mewujudkan kebaikan bersama. Politik harus dipahami juga sebagai sarana untuk memberikan pelayanan secara optimal dan inklusif, bukan untuk mendapatkan keuntungan. Bahkan menjalani aktivitas politik sesungguhnya merupakan kesiapan untuk hidup menderita, bukan sebaliknya menikmati berbagai fasilitas dari negara.

Sistem politik harus dibebaskan dari berbagai hal yang bisa memaksa politisi untuk melakukan korupsi. Misalnya, Pemilu secara langsung yang membutuhkan biaya tinggi, sementara partai politik dan para politisinya tidak memiliki sumber pendanaan yang jelas. 

Karena itu, tentu saja tidak ada jalan lain untuk mendapatkan sumber-sumber pendanaan kecuali dengan cara korupsi. Korupsi untuk mendapatkan sumber pendanaan itu bisa dilakukan secara langsung dengan bermain anggaran, juga secara tidak langsung dengan cara bermain mata dengan para kapitalis jahat yang ingin mengeruk sumber daya alam. 

Para kapitalis jahat akan menjadi bandar para politisi, bahkan semua politisi dari berbagai partai politik, untuk menjamin siapa pun yang terpilih, maka mereka bisa memastikan diri menguasai SDA yang telah diincar. Karena itu salah satu yang bisa ditempuh adalah pengaturan agar sarana kampanye disediakan oleh penyelenggara Pemilu. Dengan demikian, tidak akan terjadi jor-joran dalam kampanye dengan pembiayaan yang tidak akuntabel. 

Apabila semua sarana kampanye disediakan oleh penyelenggara Pemilu, maka kampanye akan bisa menjadi sarana pendidikan politik. Hanya yang memiliki rekam jejak panjang dalam masyarakat, setidaknya memiliki ide dan kreativitas lebih baiklah yang akan mampu menarik rakyat menitipkan amanah dengan memberikan dukungan mereka dalam bilik suara. Sedangkan yang tidak memiliki kemampuan cukup, akan kalah secara alamiah. Dengan demikian, bisa diharapkan akan lahir para politisi yang relatif bersih dari berbagai bentuk tindakan korupsi.

Sayang, setiap kali muncul gagasan untuk itu, juga pembiayaan partai ditanggung oleh negara, mayoritas LSM di Indonesia justru menghalanginya. Alasannya sepintas memang terasa logis, yakni karena khawatir jika dana yang dialokasi untuk partai diselewengkan oleh para elite partai. Sesungguhnya, jika pun pembiayaan partai diselewengkan oleh elite partai, maka konsekuensi dari perbuatan itu adalah partai akan kalah dalam Pemilu. Tentu ini akan membuat pemimpin partai malu, karena tidak mampu mempertahankan elektabilitas partai. 

Partai yang akan bertahan adalah partai politik yang para elitenya benar-benar mengoptimalkan biaya yang diberikan oleh negara untuk mengurus partai agar benar-benar menjadi sarana advokasi rakyat dan membuat mereka percaya, sehingga memilihnya dalam Pemilu. Dari sinilah, penyelenggaraan negara yang bersih dari korupsi bisa dimulai. Wallahu a’lam bi al-shawab.      


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)