logo rilis
Menggugat Pemilu Serentak
kontributor kontributor
Arif Budiman
22 Oktober 2018, 14:10 WIB
Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan
Menggugat Pemilu Serentak
ILUSTRASI: Hafiz

MERESPONS usulan Tim Pemenangan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2019, KPU menyetujui penambahan angka 0 pada nomor urut peserta Pilpres 2019. Jadilah 01 untuk Pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan 02 bagi pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Salahuddin Uno. 

Sebelumnya, Partai Kebangkitan Bangsa yang mendukung Paslon Joko Widodo-Ma’ruf Amin sempat dilanda euforia atas hasil undian nomor urut Pilpres tersebut. Joko Widodo-Ma’ruf Amin mendapat nomor urut 1. Sama dengan nomor urut PKB pada Pemilu Legislatif 2019. Wajar saja jika PKB kemudian menaruh harap pada coattail effect atas hasil pengundian nomor urut tersebut, meskipun pada akhirnya kenyataan tidak menoleransi harapan.

Selang beberapa waktu kemudian, ramai beredar pernyataan Sekjen Partai Amanat Nasional yang menyebutkan bahwa PAN yang mendukung Paslon Prabowo Subianto-Salahuddin Uno akan memfokuskan perhatian pada pemenangan Pemilu Legislatif daripada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden 2019. Alasannya hampir serupa dengan PKB, yakni perihal coattail effect. Hanya posisinya yang berkebalikan. 

Jika PKB berharap adanya keuntungan elektabilitas yang bisa diraup dari adanya kesamaan nomor urut PKB dengan nomor urut pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin maka PAN mengkhawatirkan potensi kerugian atas kampanye masif pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Eddy Suparno merisaukan kampanye Pilpres untuk Prabowo Subianto-Salahuddin Uno hanya akan mendatangkan keuntungan elektabiltas bagi Partai Gerindra, tetapi tidak bagi partai pendukung lainnya.

Kenyataan di atas hanya satu dari sekian banyak dilema dalam pelaksanaan Pemilu Serentak. Sebelumnya juga telah ada perdebatan sengit mengenai cara menentukan ambang batas keterpenuhan syarat pencalonan presiden dan wakil presiden (presidential threshold).

Sebagian menghendaki supaya besarannya didasarkan atas hasil Pemilu Legislatif sebelumnya, sedangkan sebagian yang lain menginginkan untuk menjadikan hasil Pemilu Legislatif pada masa yang sama sebagai basis penghitungan. Bahkan, sejumlah kalangan menghendaki supaya presidential threshold ditiadakan. 

Penyelenggaraan Pemilu Legislatif secara bersamaan dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden bisa jadi menghemat biaya sehingga beban anggaran negara dapat dikurangi. Namun, Pemilu Serentak tidak mampu menjawab kebutuhan atas substansi demokrasi elektoral yang penting.

Selain simalakama coattail effect, Pemilu Legislatif yang dilaksanakan serentak dengan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tidak memberikan ruang dan peluang konstitusional untuk melakukan koreksi prinsipil dan fundamental atas kebijakan eksekutif selain mekanisme pemecatan (impeachment). 

Masyarakat yang merasa kecewa atas pilihan kandidat eksekutifnya dipaksa menunggu sampai akhir periode masa jabatan untuk mengekspresikan kehendaknya. Sementara itu, para pejabat legislatif yang diharapkan mampu memainkan peran sebagai korektor dan penyeimbang kebijakan eksekutif tidak memiliki motif dan kompensasi yang cukup, nyata, dan legitimate untuk melakukan langkah-langkah yang dramatis di tengah masa jabatan.

Akan berbeda kondisinya jika Pemilu Legislatif dilaksanakan di pertengahan masa tugas Presiden dan Wakil Presiden. Pesan kehendak pemilih yang kecewa dan ingin secara segera mengubah arah kebijakan eksekutif dapat langsung dinyatakan dalam bentuk dukungan terhadap para kandidat pejabat parlemen pada midterm election.

Mekanisme ini bisa menjaga semangat dan meningkatkan keseriusan para anggota parlemen dalam menyerap, menyalurkan, dan memperjuangkan aspirasi konstituen dalam praktik kebijakan, sehingga fungsi check and balances pemerintahan demokratis bisa berjalan sebagaimana mestinya.
 
Model ini sudah berlaku di Amerika Serikat. Jika baik, tak ada salahnya diadopsi. Setidaknya dapat menghindari euforia dan kekhawatiran atas coattail effect seperti yang dirasakan PKB dan PAN saat ini terulang di masa depan.




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID