logo rilis

Mengenal Gejala Post-Truth Menjelang Hari Pemilihan
Kontributor

26 Juni 2018, 06:13 WIB
Mengenal Gejala Post-Truth Menjelang Hari Pemilihan

Kamus Oxford pertengahan tahun 2018 boleh berbicara banyak dengan memilih kata 'Youthquake' yang menjadi secercah harapan bagi tingkat partisipasi kaula muda di banyak negara. Namun masyarakat jangan terlalu menelan mentah-mentah gagasan itu, terlebih dengan menilik rendahnya partisipasi masyarakat di Indonesia.

khususnya publik lampung sendiri setelah berkaca dari Pilpres 2014 hingga Pilwalkot 2015 dimana angka partisipasi yang tidak mencapai angka 70% semakin menguatkan dalil bahwa para pemilih masih cendrung bersikap apatis dengan budaya parokialnya. Tidak peduli anak muda hingga orang tua, beberapa dari mereka bahkan menunjukkan sikap pesimis, bahkan ada yang menanti-nanti amplop kompensasi dari calon kepala daerah.

Sepakat dengan kata "post-truth" dalam kamus Oxford yang familiar pada tahun 2016. Gejala (Post-truth) ini menurut saya bisa diangkat sebagai simbol rendahnya kesadaran masyarakat dalam berpolitik. Lebih singkatnya sebagai rujukan baru bagi para akademisi.

Post-truth adalah keadaan di mana seruan dari fakta objektif kurang berpengaruh dalam membentuk opini publik karena kalah oleh emosi dan kepercayaan pribadi. Masyarakat dalam beberapa hal akan dengan mudah menerima calon pemimipin yang eksesnya adalah perisakan terhadap masyarakat-masyarakat minoritas Indonesia; subjek yang dijadikan bahan spekulasi dan teori-teori konspirasi mereka. Reputasi para calon pemimpin ini adalah menyebarkan politik ketakutan, rasis, dan serba oportunistik. Ini berkaitan pada suatu keadaan dimana sosialisasi yang dilakukan oleh penyelenggara pemilu hingga tingkat terbawah masih menemui titik semu dan dalil-dalil tentang "harga diri dan masa depan" Lampung masih menjadi kegamangan bahwa keberhasilan pendidikan politik baik berawal dari bahaya politik uang hingga sikap golput di media sosial kurang begitu menyadarkan masyarakat di pemilu yang sudah-sudah.

Betapapun para paslon karena "grand eloquence"-nya yang hampa—istilah yang dipakai Tan Malaka—tetapi apa yang disampaikannya ditopang kenyataan bahwa untuk memenangkan pemilu di Indonesia adalah dengan mengutamakan rasisme golongan tertentu dan betapapun kita berusaha menyadarkan masyarakat tentang bahaya politik sara dan politik uang, penyelenggara pemilu kelak akan dihadapkan dengan persoalan akut dan riil yang tak bisa dituntaskan seorang diri.

Gejala ini menyadarkan pada kita bahwa pendidikan politik virtual belum bisa dijadikan harapan dan slogan anti politik uang yang menjadi tren kampanya kaula muda tidak begitu berarti belakangan ini. Seperti spekulasi harga diri bila kita menerima uang Rp.250.000 dari timses pasangan calon yang sepenuhnya belum juga membuat kita sadar untuk memilih dengan ikhlas. Sampai hari ini saya merasa kesadaran masyarakat untuk memilih di tanggal 27 Juni 2018 amat sangat meragukan-kalau tidak dengan mempertimbangkan memilih berlandaskan asas kekeluargaan dan golongan.

Benar belaka: hari-hari ini kita selalu menghadapi pesta demokrasi yang hampa pasca-kebenaran (post-truth).

Pasca Post-Truth

Setelah dari kata Post-truth, sebutan "Youthquake" di beberapa negara khususnya Amerika Serikat, Inggris, bahkan negara seperti Turki yang pernah mengalami masa-masa kelam kediktatoran Junta Militer adalah keberhasilan cemerlang pendidikan politik baik secara konvensional di bangku-bangku kuliah maupun secara virtual yang diperuntukan untuk masyarakat umum dengan meminimalisir sekecil-kecilnya arahan dan ajakan untuk memilih. Di antara negara-negara tersebut masyarakat memilih pemimpinnya dengan mempertimbangkan nasib masa depan negara sehingga muncul budaya partisipatif dalam berdemokrasi.

Kita akan melihat bagaimana Pemilu Inggris 2017 menyajikan pertarungan dari beberapa kandidat, namun yang menarik adalah perwakilan Konservatif Theresa May dengan perwakilan Buruh Jeremy Corbyn. May memang memenangkan pertarungan dengan Corbyn yang mengisi posisi kedua. Namun Corbyn sukses memenangkan hati pemilih muda se-Britania Raya dengan berbekal prestasi dan tingkat partisipasi dalam pemilu menjadi yang terbesar dalam 25 tahun terakhir tertaut di tajuk rencana Washington Post.

Berkaca dengan Amerika Serikat dan Inggris, perbandingan ini perlu menjadi kesadaran juga bagi Indonesia khususnya penyelenggara pemilu bahkan di tingkat paling bawah sekalipun. karena salah satu metode mewujudkan partisipasi masyarakat adalah melalui interaksi dialogal-konigtif dengan meminimalisir sekecil-kecilnya doktrin apalagi sampai menonjolkan paksaan terhadap si pemilih.

Dari penulis berharap sekali agar angka partisipasi pemilih tidak lagi terjebak dalam ruang perspektif kuantitas, dorongan kuat bagi para penyelenggara pemilu harus betul-betul tertuju pada kualitas partisipasi pemilih. Jadi tentukan mau kau apakan hak pilih kamu di tanggal 27 Juni nanti pada Pilkada serentak tempat daerah kamu tinggal.


##Pemiluberkualitas #Sosialisasicerdas #Politik
Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)