Home » Muda

Mengapa "Kumpul Kebo" dan LGBT Tak Bisa Dipidana? Ini Penjelasannya

print this page Minggu, 17/12/2017 | 12:06

Ilustrasi. Kasus LGBT di Indonesia. FOTO: Youtube/Tribun Video.

RILIS.ID, Jakarta— Belum lama ini, Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan uji materiil Pasal 284 KUHP. Regulasi itu menyoal pemberian sanksi pidana bagi perbuatan zina (kumpul kebo), termasuk LGBT.

Menurut Direktur LKBH Universitas Sahid Jakarta, Wahyu Nugroho, ada teori yang harus dipahami terlebih dahulu terkait proesdur serta prinsip hukumnya. Yakni soal, negative legislature dan positive legislature.

"Di MK ada dua penganut teori, yakni negative legislature dan positive legislature," kata Wahyu kepada rilis.id, Minggu (17/12/2017).

Penganutu negative legislature memandang MK berwenang menghilangkan (menegaskan) aturan UU yang tidak sesuai UUD 1945, atau konstitusi. 

Sedangkan, penganut positive legislature menilai MK juga berhak menciptakan norma baru, yang mana tidak tercantum dalam norma UU. Parameternya juga UUD 1945.

Untuk persoalan "Kumpul Kebo" dan LGBT, yang dimohonkan pengggugat, adalah menciptakan norma baru, dengan perluasan tafsir Pasal 284 KUHP, berupa pemberian sanksi pidana bagi perbuatan zina. 

"Nah di MK terpecah, ada 4 hakim yang menganut teori positive legislature dan 5 hakim penganut negative legislature," ujar dia.

Bagi penganut negative legislature, bahwa menciptakan norma baru bukan kewenangan MK, tetapi kewenangan badan legislasi (DPR). 

Jadi menurut 5 hakim MK yang menganut teori negative legislature, "Kumpul Kebo" dan LGBT menjadi perbuatan pidana itu harus melalui jalur DPR.

Penulis Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

Kumpul KeboLGBTPutusan MKHukum