Home » Peristiwa » Daerah

Mengadu ke DPR, Pansus Sugar Group DPRD Tulang Bawang Minta Perlindungan

print this page Kamis, 7/12/2017 | 17:53

Perwakilan DPRD Tulang Bawang, Lampung, menyampaikan paparannya saat RDPU dengan Komisi II DPR terkait penyerobotan tanah warga, tanah ulayat, dan lahan konservasi serta lahan cadangan transmigrasi yang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies di Ruang Rapat Komisi II, Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (6/12/2017). FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Panitia Khusus (Pansus) Hak Guna Usaha (HGU) Sugar Group Companies (SGC) DPRD Tulang Bawang didampingi pimpinan Dewan setempat dan pimpinan DPRD Lampung serta tokoh-tokoh masyarakat melakukan audiensi kepada pimpinan Komisi II DPR RI, Jakarta, Kamis (7/12/2017) 

Wakil Ketua DPRD Tulang Bawang Aliasan mengatakan, selain melaporkan hasil kerja Pansus, audensi tersebut juga bertujuan untuk meminta perlindungan hukum ke Parlemen.

"Kami melaporkan hasil kerja Pansus SGC, juga permintaan perlindungan hukum Termasuk kepada pimpinan DPR RI, Komisi II, III, dan IV DPR RI," kata Aliasan, kepada wartawan, Jakarta, Kamis (7/12/2017).

Aliasan menjelaskan, setelah mempelajari laporan Pansus SGC, banyak hal yang perlu dikonsultasikan, baik kepada DPRD Lampung, maupun ke DPR RI.

"Ada beberapa instansi vertikal yang perlu didengarkan keterangannya," ujarnya.

Menurut Aliasan, pihaknya memandang perlu berkoordinasi dengan lembaga legislatif, baik di tingkat daerah maupun pusat. Sehingga masalah yang sudah terpendam puluhan tahun bisa terungkap secara jelas dan tuntas.

"Ini bentuk tanggung jawab moral dan tanggung jawab kami sebagai wakil rakyat di Tulang Bawang," katanya.

Sejak awal terbentuknya Pansus SGC, ungkap Aliasan, memang sudah terjadi hambatan-hambatan. "Ada yang menggoda agar Pansus tidak dibentuk. Setelah Pansus terbentuk, juga muncul godaan-godaan kepada anggota Pansus," ucapnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, terkait laporan hasil kerja Pansus SGC yang sudah diserahkan kepada Pimpinan DPRD Tulang Bawang, sejak Selasa, 14 November 2017, Pansus SGC meminta perlindungan hukum kepada pimpinan Dewan setempat.

"Setelah kami menyerahkan laporan hasil kerja Pansus 10 November, maka pada 14 November kami meminta perlindungan hukum pada pimpinan Dewan," ungkap Novi Marzani, Ketua Pansus SGC DPRD Tulang Bawang.

Kata Novi, Pansus SGC meminta perlindungan hukum, bukan hanya untuk anggota Pansus, tapi juga untuk masyarakat yang melapor dan pihak-pihak yang memberikan keterangan, penjelasan, serta data-data ke Pansus.

Permintaan perlindungan hukum kepada pimpinan DPRD Tulang Bawang, jelas Novi, semata-mata dilakukan guna menghindari terjadinya hal-hal yang  tidak kita inginkan, baik terhadap anggota Pansus, masyarakat, dan pihak-pihak yang memberikan keterangan dan data.

"Ini bentuk tanggungjawab Pansus untuk melindungi masyarakat," paparnya.

Terlebih, persoalan yang ditangani Pansus terkait dugaan pencaplokan tanah warga, dan hak ulayat, bukan persoalan sederhana yang dilakukan perusahaan berskala nasional.

"Apalagi ini sudah berlangsung puluhan tahun," ujarnya.

Sebelumnya, pada 10 November 2017 lalu, Pansus SGC menyerahkan laporan hasil kerja mereka kepada pimpinan DPRD Tulang Bawang dan Pimpinan DPRD Lampung.

Dalam laporan Pansus menggambarkan berbagai masalah yang mereka temukan terkait HGU yang ada di SGC. Selain itu Pansus juga memberikan saran, demi terungkapnya kasus dugaan pencaplokan tanah warga, tanah ulayat, lahan konservasi agar dilakukan pemanggilan terhadap pihak-pihak terkait lainnya.

Dokumen hasil kerja setebal 12 halaman itu, berisi 59 point, yang antara lain memandang perlu untuk memanggil sebanyak 14 pihak, diantaranya Gunawan Yusuf, Lee Couhault, keduanya pemilik perusahaan yang tergabung dalam SGC, Joyo Winoto (mantan Kepala BPN Pusat), Arinal Djunaidi (mantan Kepala Dinas Kehutanan), Oemarsono (mantan Gubernur Lampung).

Penulis Eroby JF

Tags:

DPRD Tulang BawangTulang BawangPansus Sugar GroupSGC