logo rilis
Mendes: Ada 10 Juta Warga Miskin di Desa-desa
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
16 April 2018, 21:47 WIB
Mendes: Ada 10 Juta Warga Miskin di Desa-desa
FOTO: Istimewa.

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Eko Putro Sandjojo, mengungkapkan dalam tiga tahun terakhir pemerintah berhasil menurunkan angka kemiskinan, dari 27 juta menjadi 17 juta jiwa. 

“Ada 10 juta jiwa yang masih perlu dientaskan dari kemiskinan,” ujarnya di kantor Kemendes PDTT Jakarta, Senin (16/4/2018).

Menurutnya, pemerintah bekerja keras dengan nawacita ketiga, ketertinggalan dan kemiskinan ada di daerah pinggiran dan desa-desa. 

"Kita motor dari kabinet ini untuk pengentasan kemiskinan di desa-desa," ujar dia.

APBN kementeriannya, kata Eko, sebesar Rp5,6 triliun. Tapi, ada tambahan dana desa dan afirmasi anggaran dari enam kementerian, untuk program padat karya tunai, dengan total Rp120 triliun.

"Jika ini dikapitalisasi, akan cepat membantu mengurangi kemiskinan di desa-desa," kata dia.

Menurut dia, pertumbuhan ekonomi kalau tidak dibarengi dengan pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan, malah akan menimbulkan gejolak sosial.

Karena itu, peningkatan kapasitas dan reformasi birokrasi di Kemendes PDTT, harus terus digenjot. Supaya, setiap tahunnya mengalami perbaikan.

Hasil kerja keras tersebut memberikan pencapaian-pencapaian yang lebih baik dari tahun sebelumnya.

“Nilai akuntabilitas kinerja dan reformasi birokrasi (hasil penilaian Kemenpan RB) pada tahun 2015 dari CC menjadi B pada 2016," tambah dia.

Tata kelola arsip (ANRI) pada 2016 dari 3 kementerian terburuk (dari total 34 kementerian) dan pada tahun 2017 menjadi juara harapan III.

Begitu juga, standar pelayanan publik (hasil penilaian ombudsman) pada 2016 masuk zona merah, namun di tahun 2017 sudah masuk zona kuning. Laporan keuangan (BPK) dari Wajar Dengan Pengecualian (WDP) pada 2016 menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Tunjangan kinerja dari 47 persen, naik menjadi 60 persen,” ungkapnya.

Untuk lebih meningkatkan lagi kualitas pegawai di lingkungan Kemendes PDTT, dirinya akan terus meningkatan anggaran peningkatan SDM hingga tunjangan kinerja 90 persen. 

“Kinerja kita bisa dilihat dari berapa banyak desa desa tertinggal yang bisa kita tingkatkan levelnya, berapa banyak daerah transmigrasi yang sejahtera dan berapa banyak mengurangi kemiskinan,” katanya.

Dirinya menegaskan, mulai tahun depan anggaran akan ditentukan berdasarkan kemampuan direktorat masing-masing. Mungkin ada bagian yang cuma diberikan anggaran untuk gaji saja.

Ia menjelaskan kenapa pagu anggaran dikurangi dari Rp5,6 triliun jadi Rp4,5 triliun, karena penyerapan anggarannya masih rendah.

"Mengubah satu paradigma tidak gampang. Pertama, bentuk struktur organisasi dengan objektif, kedua menempatkan orang diposisi yang pas. Ketiga, laporan dari BIN, PPATK, Pansel, keempat diserahkan ke kita masing-masing," ujar Eko.

Sementara itu, Sekretaris Deputi Bidang Reformasi, Akuntabilitas Aparatur, dan Pengawasan Kementerian PANRB, Didit Nurdiatmoko, ikut menyampaikan hasil evaluasi Kemenpan RB terkait Kemendes PDTT.

Menurut dia, walau ada peningkatan, hasil survei terkait reformasi birokrasi mengalami penurunan. Tapi, upaya-upaya yang dilakukan semakin membaik. 

“Ketika definisi kinerja sudah jelas maka akan bergerak bagaimana organisasinya. Ketika bicara organisasi tidak langsung terhadap kinerja. Ketika bicara SDM menunjang kinerja organisasi,” ujarnya.


500
komentar (0)