logo rilis
Mendagri Ingatkan Ancaman Isu SARA di Pilkada dan Pemilu 2019
Kontributor

20 Februari 2018, 16:31 WIB
Mendagri Ingatkan Ancaman Isu SARA di Pilkada dan Pemilu 2019
Mendagri Tjahjo Kumolo. FOTO: RILIS.ID/Afid Baroroh

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo, mengingatkan ancaman pluralisme dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2018 dan Pemilihan Umum (Pemilu) 2019. Ancaman itu, kata dia, berangkat dari isu SARA yang beredar di media sosial demi meraih kekuasaan.  

"SARA di berbagai saluran media menjadi alat untuk meraih kekuasaan di tahun politik, Pilkada 2018 dan Pemilu 2019," kata Tjahjo dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2018, di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Selasa (20/2/2018).

Menurut dia, selama isu SARA digunakan, maka akan timbul aksi radikalisme dan akan berkembang menjadi ujaran kebencian. Ditambah lagi, ujar dia, propaganda politik dan kampanye hitam digunakan sebagai alat meraih kekuasaan. 

"Tentunya hal itu mengancam kedamaian dan pluralisme kehidupan masyarakat Indonesia," tegasnya.  

Tjahjo mengingatkan, fenomena isu agama sering dijadikan untuk komoditas politik. Penyebabnya, karena masyarakat cenderung memilih pemimpin berdasarkan kesamaan identitas, yakni kesamaan suku atau agama yang kerap dimanfaatkan oleh oknum-oknum tak bertanggung jawab.

"Hal inilah yang kemudian dapat menimbulkan gesekan, dan dimanfaatkan oleh sekelompok oknum yang berkepentingan dengan tujuan merubah peta politik untuk kemenangan, menjatuhkan rival politiknya," ujarnya.  

Politisi PDIP ini juga menyinggung kredibilitas politisi. Menurutnya, politisi yang menggunakan politik identitas itu biasanya tidak memiliki kredibilitas yang baik. Karenanya, isu identitas dan SARA dijadikan 'jualan' untuk meraih kekuasaan. 

Dari fenomena itu, dia mengimbau untuk adanya upaya konkret yang harus dilakukan dengan cara edukasi ke masyarakat. Termasuk beberapa pihak terkait juga diminta terlibat untuk peduli, dengan menghindari isu provokatif yang bisa memecah belah bangsa.

"Semua elemen bangsa harus bergerak untuk menyuarakan pilkada damai, termasuk tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh adat yang dipandang oleh publik," tandasnya.  

 

Editor:




Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)





2019 | WWW.RILIS.ID