logo rilis
Mendagri Enggan Terbitkan Perppu Pilkada
Kontributor
Andi Mohammad Ikhbal
28 Maret 2018, 15:49 WIB
Mendagri Enggan Terbitkan Perppu Pilkada
Mendagri Tjahjo Kumolo. FOTO: Humas Kemendagri.

RILIS.ID, Jakarta— Terkait Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tjahjo Kumolo menilai, sebaiknya KPU mengeluarkan peraturan terkait calon kepala daerah tersangka yang tengah mengikuti kontestasi Pilkada 2018.

"Kalau Perppu kan dalam keadaan memaksa, ini kan belum memaksa. Enggak mungkin Perppu, saya enggak setuju," kata dia, Rabu (28/3/2018).

Tapi, kata Tjahjo, itu masih menjadi sikap secara pribadi. Nanti, tergantung Menkopolhukam dan Menkumham yang juga akan mengkajinya. Karena, soal klausul kegentingan memaksa itu, harus disikapi secara jernih.

"Kalau PKPU apakah KPU nya karena pengertian memaksa itu,  menurut KPU belum mencapai 50 persen," kata dia.

Sebelumnya, Ketua KPK, Agus Rahardjo mengusulkan dibuatnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) terkait calon kepala daerah yang jadi tersangka.

Calon kepala daerah yang jadi tersangka, sesuai aturan bisa diganti, kalau meninggal dunia atau kasusnya sudah berkekuatan hukum tetap. "Itu sebagaimana yang diatur," katanya.


500
komentar (0)