Home » Fokus

Menargetkan Mereka 'Melek' Pola Kekinian

print this page Jumat, 5/1/2018 | 21:10

ILUSTRASI: RILIS.ID/Hafidz Faza.

SUATU hari, di salah satu perkampungan pinggir Ibu Kota, ada dua emak-emak yang sedang membeli sayuran, asyik cerita ngalor-ngidul.

"Bu, tahu enggak, besok Pak Jokowi (Presiden RI) mau ke kampung kita. Katanya mah, mau bagi-bagi kartu apa gitu, ada duitnya, bisa dipakai belanja," kata seorang dari mereka yang berdaster batik hijau.

Si emak satu lagi yang mengenakan daster merah kembang-kembang, tak langsung menjawab. Tampak bingung. "Jadi mau ngasih duit, apa ngasih kartu? yang jelas dong, duit ya duit, kartu ya kartu," kata dia mencari kepastian.

Perbincangan itu putus. Emak berdaster hijau tadi pulang buru-buru, katanya mau menjemur pakaian. Pertanyaan itu terjawab besok.

Masing-masing kepala keluarga yang sudah terdata sebagai keluarga miskin dan rentan keuangan di kampung itu mendapatkan sebuah kartu. Namanya Kartu Indonesia Pintar (KIP).

Program ini diluncurkan sejak akhir 2014 lalu. Meski hanya sebuah kartu, namun di dalamnya terdapat saldo uang yang dapat dibelanjakan.

"Oh, ini maksudnya," ujar si emak berdaster merah kemarin.

Besaran saldo KIP beragam, pemerintah menyesuaikannya dengan jenjang pendidikan si anak dalam keluarga tersebut. Ada yang Rp200 ribu, Rp300 ribu, bahkan sampai Rp700 ribu. Mengingat, ini bagian dari dukungan wajib belajar sembilan tahun dan pendidikan menengah.

Presiden RI Joko Widodo membagi-bagikan KIP di Cilegon, Banten. FOTO: Humas Setkab.

Fungsi kartu ini untuk menghindari kemungkinan anak meninggalkan bangku sekolah. Dengan KIP, maka keperluan seperti buku, sepatu, seragam, termasuk kebutuhan gizi anak, terpenuhi.

"Cuma ini masih meninggalkan PR (pekerjaan rumah) yang harus diselesaikan," kata Direktur Eksekutif Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran Bank Indonesia (BI) Eni V Panggabean kepada wartawan.

Hal yang menjadi catatannya antara lain, penerima yang belum melakukan registrasi, pembaruan data, bahkan sampai urusan lupa nomor PIN, enggak paham ngelola uang, dan manfaat menabung. 

Jelas ini terjadi karena tingkat literasi keuangan atau kesadaran dan akses masyarakat terhadap industri keuangan masih terbilang rendah.

Perlu Edukasi Publik

Merujuk data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) per 2016, tingkat literasi Tanah Air baru 29,7 persen atau hanya naik 7,9 persen dari capaian 2013 yakni 21,8 persen.

Direktur Pengembangan Keuangan Inklusif OJK, Eko Ariantoro, menjelaskan, dari 9.680 responden nasional diketahun 29,7 persen dari mereka belum "melek" sektor keuangan. Bahkan, dari total responden tersebut hanya 12,1 persen yang ngerti betul transaksi online.

"Online transaction dalam survei OJK, mencakup transaksi internet banking dan online trading. Tapi, angkanya tidak dapat dipisah. Jadi kalau ditotal, literasinya 12,1 persen," kata Eko.

Mereka yang familiar dengan pola-pola milenial tersebut, 14,4 persen berasal dari Sumatera, Maluku dan Papua, kemudian disusul Sulawesi 12,8 persen. Untuk Jawa, Bali dan Nusa Tenggara 11,6 persen, terakhir Kalimantan baru 6,0 persen.

Ke depan, target literasi nasional 2019 diharapkan mampu menyentuh level 35 persen. Taget bukan sembarang target, OJK juga punya strategi untuk mencapai target tersebut.

"Caranya dengan edukasi keuangan, seperti pada pengetahuan produk dan jasa keuangan, perencanaan keuangan dan edukasi waspada investasi ilegal," ujarnya.

Selain itu, pengamanan bertransaksi juga dilakukan dari dua sisi, yakni dari sisi konsumen melalui edukasi, dan dari sisi provider melalui teknologi.

"Contohnya (pengamanan provider) adalah penggunaan microchip, PIN dan lain-lain," tandasnya. 

Pemerintah daerah melakukan sosialisasi non tunai. FOTO: Okezone.

Berdasarkan data resmi Bank Indonesia (BI), volume transaksi uang elektronik 2017 terus mengalami peningkatan, di mana pada Januari mencapai 58,4 juta transaksi, dengan nominal transaksi Rp665,7 juta. 

Angka tersebut terus meningkat, pada November 2017 volumenya berkembang menjadi 128,5 juta transaksi dengan nominal mencapai Rp1.647 miliar.

Dengan pesatnya perkembangan transaksi online tersebut, Manager Director Kresna Graha (M-Cash), Suryandy Jahja, menilai berbagai regulasi yang dikeluarkan pada praktiknya belum sesuai. 

Menurutnya, masih perlu ada sosialisasi khusus yang diberikan terhadap users dalam menjalankan mandat transaksi non tunai. "Karenanya, edukasi pun perlu diberikan kepada mereka," kata Jahja.

Baca juga:
'Cashless Society' Membanjiri Transaksi (bag.1)
Gerai Online 'Merangsang' Belanja (bag.2)
Masih Terbiasa Cara 'Zaman Old' (bag.3)
Menargetkan Mereka 'Melek' Pola Kekinian (bag.4)
Melihat Kompetensi Indonesia di Era Digital (bag.5)

Penulis Intan Nirmalasari, Afid Baroroh
Editor Andi Mohammad Ikhbal

Tags:

Uang eletroniktransaksi non tunaibelanja onlinekartu indonesia pintar