logo rilis

Menanti PSI Dijerat Polisi
Kontributor
Yayat R Cipasang
17 Mei 2018, 16:55 WIB
Menanti PSI Dijerat Polisi
Para pentolan DPP PSI. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Hasil survei yang dilakukan LSI Denny JA sangat menarik. Hasil survei dikelompokkan ke dalam kategori seperti pertandingan sepakbola perserikatan. Ada level devisi utama, devisi menengah, divisi bawah dan terakhir divisi nol koma.

Salah satu partai penghuni nol koma ini adalah Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang mendapatkan angka 0,10 persen. Karena itu tanpa kerja keras partai ini tidak akan lolos parliamentary threshold dan otomatis tak mendapat kursi di DPR pada 2019-2024.

Sepertinya, partai yang dihuni anak-anak muda nan modis itu sangat panik dengan hasil survei sejumlah lembaga pengepul suara. Hasil sigi semua lembaga survei menunjukkan angka yang minim.

Lihat saja sampai saat ini, sejumlah pentolan partai ini rajin beriklan atau mematut diri agar dipilih rakyat dan syukur-syukur bisa mendongkrak suara partai. Petinggi partainya yang kerap tampil di publik sering memakai peci hitam. Sementara ketika ikut pertemuan dengan Menko Polhukam Wiranto membahas terorisme--satu-satunya partai nonparlemen--sang pentolan PSI itu tidak memakai peci.

Begitu juga petinggi partai PSI lainnya sampai harus memasang iklan baliho di Ranah Minang dengan memakai kerudung pula. Semuanya demi suara yang terus nol koma sambil jualan kalimat "Calon Presiden RI 2024-2029".

Saking bersemangatnya, PSI terlalu gegabah dalam mencitrakan diri. Buntutnya, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI melimpahkan kasus iklan Partai Solidaritas Indonesia, yang diduga sebagai bentuk kampanye di luar jadwal, kepada kepolisian.

"Sekjen dan Wakil Sekjen Partai Solidaritas Indonesia sementara yang dilaporkan," ujar Ketua Bawaslu RI Abhan di Kantor Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri, Jakarta, Kamis (17/5/2018).

Petinggi PSI dilaporkan karena diduga sengaja melakukan tindak pidana kampanye di luar jadwal, sebagaimana yang telah diatur pada Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Iklan yang dipermasalahkan adalah klasika di Harian Jawa Pos pada 23 April 2018 yang juga mencantumkan nomor urut partai pada Pemilu 2019 beserta logo partai. Pemasangan nomor urut dan logo tersebut diduga memuat unsur citra diri partai, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1 ayat 35 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Materi iklan yang dipermasalahkan meliputi: (1) Ayo ikut berpartisipasi memberi masukan! Kunjungi https://psi.id/jokowi2019 Kami tunggu pendapat dan voting anda semua; (2) Alternatif Cawapres dan Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo Periode 2019-2024; (3) Foto Joko Widodo; (4) Lambang Partai Solidaritas Indonesia; (5) Nomor 11 (6) Calon Wakil Presiden dengan 12 foto dan nama; (7) 129 foto dan nama calon untuk jabatan-jabatan menteri dan/atau pejabat tinggi

Bawaslu, seperti dikutip dari Antara, hingga kini telah mengumpulkan keterangan dari pihak Jawa Pos, Dewan Pers, Komisi Pemilihan Umum, serta PSI terkait persoalan iklan tersebut.

"Perbuatan Raja Juli Antoni sebagai Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia dan Chandra Wiguna sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia yang melakukan kampanye melalui iklan media cetak Jawa Pos edisi 23 April 2018 merupakan perbuatan tindak Pidana Pemilu yang melanggar ketentuan Pasal 492 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," ujar Abhan.

Bila terbukti melakukan kampanye di luar jadwal, maka PSI terancam dikenai hukuman penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp12 juta.


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)