logo rilis

Menag: Capres-Cawapres Boleh Bicara Politik Kebangsaan di Pesantren
Kontributor
Zulhamdi Yahmin
17 Oktober 2018, 20:30 WIB
Menag: Capres-Cawapres Boleh Bicara Politik Kebangsaan di Pesantren
Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin. FOTO: RILIS.ID/Indra Kusuma

RILIS.ID, Jakarta— Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, meminta semua pihak untuk tidak alergi berbicara politik di lingkungan lembaga pendidikan seperti pondok pesantren.

Politik yang dimaksud, kata Lukman, adalah politik dalam pengertian makro, yakni politik kebangsaan.

"Politik itu kan ada politik kebangsaan, politik dalam pengertian makro. Tapi ada politik dalam pengertian politik praktis," katanya di Jakarta, Rabu (17/10/2018). 

Menurut Lukman, pembahasan soal politik makro tidak bisa terhindarkan dari lembaga-lembaga pendidikan.

Termasuk, politik kenegaraan dan kebangsaan. 

Lukman menilai, sebagai warga negara dan pemegang hak suara dalam pemilu, para siswa harus memiliki wawasan yang cukup mengenai politik kebangsaan. 

Namun demikian, Lukman menolak tegas bila lembaga pendidikan atau pondok pesantren disusupi narasi-narasi politik praktis oleh pasangan calon presiden dan wakil presiden yang akan berkontestasi di Pilpres 2019.

"Karena bagaimana pun, para siswa itu harus terjaga. Para guru dan pendidik kita harus terjaga netralitasnya ketika memasuki wilayah politik praktis," ujarnya. 

Lukman menambahkan, sebagai pemegang hak suara, para siswa juga harus didewasakan agar tetap terjaga independensi dalam menggunakan hak pilihnya. 

Karenanya, lanjutnya, para siswa harus diberi wawasan yang cukup terkait politik dalam pengertian yang lebih luas, yakni politik kebangsaan. 

Misalnya, imbuh Lukman, menyampaikan pentingnya menggunakan hak pilih dalam pemilu. Termasuk menjelaskan golput adalah pilihan yang tidak memberikan kontribusi bagi kemajuan bangsa dan negara karena proses demokrasi perlu ditopang dengan penggunaan hak pilih.

"Tapi kalau sudah bicara pilihan partai ini, jangan pilih partai yang itu, pilih calon yang ini, jangan yang itu, itu sudah masuk wilayah politik praktis yang mestinya dihindari," paparnya. 

Editor: Kurnia Syahdan


Bagaimana menurut anda tentang artikel ini ?
500
komentar (0)