Arif Budiman

Pemerhati sosial, penikmat kopi, bekerja sebagai pegiat kepemiluan

Membunuh Otoritas

Rabu, 4/10/2017 | 19:23

Setiap orang punya sejarah kelam...
Temukan dari mereka satu per satu.
Buka file mereka.
Perhatikan setiap tulisan, setiap foto, semua catatan kesehatannya...!!
(Rankin Fitch, dalam Runaway Jury)

OTORITAS adalah kekuatan. Alat penunduk dan penakluk. Sumbernya bisa berasal dari karisma, pengalaman, pengetahuan, peraturan, ataupun warisan.  Anak buah kapal patuh pada nakhoda karena pengalaman. Umat taat pada pemimpin agama karena karisma dan pengetahuan. Pangdam dan Kapolda tunduk pada Panglima TNI dan Kapolri karena peraturan. Rakyat ikut putra mahkota kerajaan karena warisan.

Penundukan dan penaklukan sejatinya dilakukan dengan dua pilihan cara, yaitu kekerasan dan bujukan. Cara pertama mengandalkan kekuatan fisik yang bersifat represif, sedangkan cara kedua bertumpu pada rekayasa kesadaran yang bersifat ideologis. Dalam konteks penyelenggaraan kuasa negara, Louis Althusser menyebutnya sebagai Repressive State Apparatus (RSA) dan Ideological State Apparatus (ISA). Militer, polisi, pengadilan, dan penjara masuk kelompok pertama, sementara pendidik, pemimpin agama, budayawan, dan media massa masuk golongan kedua. Mereka inilah para pemilik otoritas.

Otoritas memiliki peran penting dalam pertarungan kekuasaan. Para pemiliknya adalah kunci. Mereka adalah simpul massa dan wacana. Penentu arah angin dan gerak bandul kekuasaan. Setiap pihak yang bertarung dalam panggung perebutan kekuasaan berkepentingan memaksimalkan potensi otoritas di sekelilingnya, sementara pada saat yang sama harus melemahkan kumpulan otoritas yang berkerumun di pihak lawan.

Untuk itulah “pembunuhan” terhadap para pemilik otoritas menjadi tidak terhindarkan. Membuka sejarah kelam, menyebar foto skandal, mengungkap aib catatan kesehatan, merunut jejak digital, dan merekayasa petunjuk palsu menjadi kegiatan keseharian. Biasa dan dianggap normal. Membunuh menjadi kebutuhan. Ia menjadi syarat mutlak untuk merebut kekuasaan.

Maka lihatlah... media sosial menjadi ladang pembantaian tanpa ampun. Para pemilik otoritas menjadi sasarannya. Pemimpin politik, militer, agama, ekonomi, sosial, dan budaya berada pada posisi yang terbuka. Di sana, tiada guna rompi antipeluru dan baju zirah. Nyawa berharga murah.

Dalam pertarungan, selalu ada korban, baik dari pihak kawan maupun lawan. Tak terkecuali para pemilik otoritas. Mati atau terluka menjadi konsekuensi. Atas pilihan sikap bergabung dalam gelanggang pertandingan. Tak peduli ia mahaguru, pengkhotbah, peneliti, budayawan, ataupun komandan perang.  

Celakanya, para pemilik otoritas pada saat yang sama juga diandalkan oleh masyarakat sebagai rujukan pengetahuan dan panutan tindakan. Sejak para pemimpin politik, militer, agama, ekonomi, sosial, dan budaya banyak yang roboh karena menjadi tumbal perebutan kekuasaan, maka sejak itu pula masyarakat mengalami defisit rujukan dan panutan. Dalam kondisi yang demikian, semakin sulit menemukan sosok negarawan. Padahal, dalam situasi kritis yang bersifat diametral, merekalah yang bisa diharapkan menjadi sosok pemersatu. Jika begitu, masihkah kita meniru? Membunuhi otoritas dengan penuh nafsu?