logo rilis
Membudayakan Anti-Korupsi untuk Peserta Didik, Begini Seharusnya...
Kontributor
Elvi R
03 Mei 2018, 16:19 WIB
Membudayakan Anti-Korupsi untuk Peserta Didik, Begini Seharusnya...
Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). FOTO: RILIS.ID/Ridwan

RILIS.ID, Jakarta— Pengamat pendidikan karakter Doni Kusuma mengatakan, pribadi yang jujur harus dibentuk dan dipupuk sejak dini. Pembudayaan anti korupsi harus dibentuk sejak anak bersekolah di tingkat dasar hingga perguruan tinggi.

"Untuk meredam korupsi yang harus dilakukan adalah melatih peserta didik menjadi pribadi yang otonom dan berintegritas sejak awal," ujar Doni kepada rilis.id, di Jakarta, Kamis (3/5/2018).

Baginya, guru perlu memberikan kepercayaan pada peserta didik agar mereka menjadi individu yang dapat melaksanakan nilai-nilai tanpa diawasi. Penggunaan CCTV pun bukan upaya mendisiplinkan siswa. Hal itu, hanya bentuk dari berbagai pengawasan yang membuat mereka takut, bukan membudayakan.

"Kamera CCTV harus dilepas dan dijauhkan dari kelas. Mereka harus belajar tepat waktu dan disiplin sebagai bentuk rasa hormat pada diri sendiri dan orang lain. Hal ini yang dapat membentuk individu berintegritas yang anti korupsi," jelasnya.

Doni menyebut, karakter integritas tidak bisa dibentuk secara instan. Oleh karenanya, upaya menghalau korupsi dengan mencabut gelar akademis tidak perlu dilakukan.

"Akar korupsi bukan pada gelar akademis seseorang," ungkap Doni.

Seperti diketahui, dikutip dari Sindonews.com, Majelis Dewan Guru Besar (MDGB) Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) sepakat mencabut gelar akademik bagi koruptor. Hal ini menjadi komitmen bersama dalam pertemuan MDGB PTN-BH se-Indonesia di Aula Gedung Paska Sarjana, Kampus Universitas Hasanuddin (Unhas) Tamalanrea, Makassar, Senin (30/4/2018).

Ketua Dewan Guru Besar (DGB) IPB, Yusram Massijaya mengatakan, pencabutan gelar atau ijazah para koruptor bisa dilakukan oleh rektor atau pihak universitas yang mengeluarkan ijazah.

Dia mengakui, pencabutan gelar atau ijazah tentu sangat disayangkan karena telah diberikan kepada alumni tetapi harus ditarik kembali. Namun itu bisa menjadi efek jera untuk mencegah maraknya praktik korupsi.

"Majelis Dewan Guru Besar tidak mencabut, tapi bisa merekomendasikan dan yang mengeksekusi hal itu adalah rektor," usai pertemuan tersebut. 

Meski wacana pencabutan gelar bukan satu-satunya yang dapat dilakukan untuk mendukung pemberantasan korupsi. Yang pasti, majelis yang dipimpinnya telah berkomitmen untuk berkontribusi melawan korupsi di Tanah Air. Misalnya, dengan menggagas kurikulum antikorupsi agar generasi selanjutnya punya integritas tinggi.

"Kita memulai dengan memasukkan dalam kurikulum agar semua sepakat bahwa korupsi tidak boleh dilakukan. Di Jepang bisa maju karena mereka sangat rinci terhadap aturan," ujarnya. 


500
komentar (0)